Pemerintah Harus Pikirkan Dampak Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai Pemerintah harus memikirkan dampak dari menaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Menurutnya, ini akan menambah beban ekonomi yang bakal dipikul masyarakat.

Sebab, kata Agus beban ekonomi masyarakat sudah terlampau berat. Pasalnya kebutuhan pokok pun sudah merangkak naik. Ia khawatir dengan naiknya tarif tersebut bakal menurunkan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

“‎Kalau sekarang masyarakat menengah ke bawah tidak punya kemampuan untuk mengkonsumsi produk dan jasa dalam negeri.  Akibatnya nilai ekonominya menjadi turun kembali,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (5/1).

Hal itu, kata Agus berdampak tingkat kesulitan masyarakat kian tinggi. Dampak lainnya, perusahaan dan pabrik-pabrik di Indonesia akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Sebabnya masyarakat tak mampu lagi mengonsumsi produk dalam negeri. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kebangkrutan dan melakukan pemecatan terhadap karyawan. Inilah yang akan menambah keruh keadaan negara.

“Sehingga yang paling tepat adalah Pemerintah harus menaikkan daya beli masyarakat menengah ke bawah dulu sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat tentu akan mempunyai efek positif,” kata dia.

‎Selain BPKB dan STNK, Agus juga merespon kebijakan Pemerintah yang menaikan tarif di beberapa bidang. Mulai pengurusan surat-surat kendaraan hingga tarif dasar listrik. Ia berharap Pemerintah bersikap arif dan bijak dengan melakukan evaluasi  kebijakan yang sudah diambilnya.

Agus berpendapat bahwa Pemerintah memang sedang menggenjot pendapat negara dari berbagai sektor. Namun Pemerintah perlu melihat keadaan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, dia mengapresiasi upaya Pemerintah yang sudah melakukan terobosan dengan kebijakan pengampunan pajak dan cukup berhasil.

“Dengan program itulah Pemerintah memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam menanggulangi permasalahan dan memperkuat daya beli masyarakat,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum