Pemerintah Kejar Bandara Kulon Progo Digunakan 2019

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan (tengah) serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) saat Rapat Terbatas membahas rencana pembangunan bandara Kulon Progo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2016). Presiden menginginkan agar Bandara Kulon Progo sebagai pengganti Bandara Adi Sutjipto di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat beroperasi selama 30-50 tahun, sementara pengadaan lahan mengikuti prosedur sesuai PP Nomor 15 Tahun 2014, serta permasalahan lahan harus diselesaikan dengan musyawarah dengan masyarakat terdampak pembangunan bandara. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X agar Bandara Kulon Progo dapat digunakan mulai April 2019.

"Kalau itu bisa termasuk jalan tolnya, maka antara Borobudur-Bandara Kulon Progo kemudian daerah wisata lainnya akan terkoneksi dengan baik," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung ditemui usai menghadiri rangkaian Rapat Terbatas Kabinet terkait Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jambi di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (20/4).

Menurut Pramono, selain infrastruktur bandara, Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja membahas tentang pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur-Prambanan dapat dituntaskan.

Tentukan pilihan
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pemerintah masih perlu menentukan pilihan trase untuk jalur kereta api maupun jalan raya dari Bandara Kulon Progo menuju kawasan wisata Candi Borobudur.

Menurut Gubernur, beberapa pilihan jalur akses untuk menuju Borobudur dari bandara internasional akan melewati jalur pegunungan.

"Kalau saya lebih bagus yang tengah karena obyek wisatanya (terletak) di tengah, sehingga dengan dilewati jalan yang dilebarkan dan sebagainya, jalur utama langsung ke Borubudur," ujar Sri Sultan menjelaskan pilihan jalur usulan Pemda Yogyakarta.

Status jalan yang tembus hingga ke Muntilan itu, saat ini merupakan jalan provinsi.

Dengan demikian jika dipilih menjadi jalur untuk akses Bandara Kulon Progo-Borobudur akan berstatus sebagai jalan negara.

"Jalannya sudah ada. Ditingkatkan dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Itu lebih tidak memotong gunung," jelas Sri Sultan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas terkait pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi DIY dengan memfokuskan pengembangan industri pariwisata dan kreatif.

Presiden menjelaskan pemerintah yakin sektor industri jasa, pariwisata, dan industri kreatif akan berkembang pesat menggunakan teknologi.

Selain itu, Presiden juga mengatakan pentingnya aksesibilitas untuk menunjang kemudahan pengunjung ke tempat wisata. (Ant)