Pemerintah Keluarkan Inpres Air Minum, Sasaran Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah setuju tentang usulan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang air minum.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada hari Senin, 23 Oktober 2023, di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

“Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres (Instruksi Presiden) air minum,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Dikatakan bahwa Bappenas membidik kawasan dengan laju kasus stunting yang tinggi sebagai daerah intervensi pemasangan instalasi air bersih. "Arahan Presiden adalah sasaran rumah yang mendapatkan ini adalah di daerah, termasuk daerah yang tingkat stunting-nya tinggi, terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," katanya.

Ia mengatakan sasaran tersebut akan dituangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk instruksi presiden (inpres), sesuai dengan kesepakatan dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan per 2022 terdapat tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sumatera Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, dan Sulawesi Barat 29,8 persen.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar berada di Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708 kasus, Jawa Tengah 508.618 kasus, Sumatera Utara 347.437 kasus, dan Banten 265.158 kasus.

Suharso juga melaporkan capaian sambungan instalasi air bersih hingga ke rumah penduduk per 2023 mencapai 3,8 juta koneksi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebanyak 10 juta sambungan rumah tangga.

Itu artinya, masih terdapat hampir 6,2 juta sambungan instalasi air bersih yang harus dipenuhi pemerintah hingga tahun depan. Suharso memproyeksikan kebutuhan anggaran berkisar Rp 16 triliun untuk instalasi sambungan air bersih ke rumah warga dan Rp1,2 triliun untuk kebutuhan air baku.

Dana yang bersumber dari alokasi khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR itu, kata Suharso, cukup untuk menambah tiga juta sambungan baru.

"Anggarannya diperlukan sekitar Rp17-an triliun. Tapi apakah kita akan semuanya, kita akan sisir dulu sudah dialokasikan hari ini seperti apa, baik melalui Dana Alokasi Khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR," ujarnya.

Suharso optimistis tiga juta sambungan baru atau setara 62 persen dari target RPJMN tersebut dapat direalisasikan pada 2024.

Editor : Sabar Subekti