Pemerintah Klaim Penyaluran Bantuan Melalui LKD Aman

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah,mengklaim penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui layanan keuangan digital (LKD) lebih aman, karena masyarakat tidak perlu mengambil langsung bantuannya dalam bentuk tunai.

"Melalui LKD, pemerintah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima bantuan. Setelah mendapatkan Kartu HP (SIM Card) dengan uang elektronik, selanjutnya masyarakat tidak perlu antre untuk mengambil bantuan, karena bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening di nomor ponselnya," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.

Saat peluncuran program bantuan tersebut oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11), Bambang menuturkan, pemerintah menyadari bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk layanan keuangan digital (LKD), yang berupa uang elektronik.

"Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," ujar Bambang.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non tunai, yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana.

Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial, sudah diujicobakan dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di empat provinsi.

Pemerintah baru saja meluncurkan secara bertahap Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat kepada 15,5 juta masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Pada tahap awal, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu HP (SIM Card), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 1 juta keluarga kurang mampu.

Peluncuran tahap awal sendiri akan dilakukan di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, kota Bekasi, Kuningan kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, kota Surabaya, kota Balikpapan, kota Kupang, Mamuju Utara, kota Pematang Siantar, dan Karo. (Ant)

Editor : Bayu Probo