Pemerintah Lepas Tangan Bila PT Kereta Cepat Indonesia China Gagal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah akan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab bila PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) gagal dalam membangun dan menjalankan bisnis kereta api cepat di Indonesia. Pemerintah tidak akan mengucurkan uang negara apabila timbul kerugian pada perusahaan yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dengan perusahaan Tiongkok itu.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10).

”Mereka harus selesaikan urusan sendiri,” kata Bambang di Badan Anggaran DPR.

Berdasarkan Perpres 107/ 2015, pendanaan dan risiko finansial dari megaproyek yang mayoritas didanai dari pinjaman Tiongkok itu sepenuhnya ditanggung konsorsium BUMN. Bahkan, kata Menkeu, pemerintah juga tidak akan menanggung jika konsorsium BUMN mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman kepada Tiongkok.

”Pokoknya tidak ada dari APBN,” ujar Bambang.

Empat BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Konsorsium antara BUMN Republik Indonesia tersebut bergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang kemudian bekerja sama dengan  perusahaan China Railway International Co Ltd dari Republik Rakyat Tiongkok membentuk perusahaan baru, yaitu PT KCIC yang bertugas membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Chairman PSBI, Sahala Lumban Gaol, dalam acara penandatanganan joint venture antara kedua belah pihak di Jakarta, Jumat (16/10), kerja sama ini menjadi model bisnis yang mengutamakan komersialisasi serta tidak memberatkan APBN.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama konsorsium tersebut juga dinilai tidak akan mengganggu pemerintah RI, karena tidak mengggunakan jaminan dari pemerintah karena skemanya adalah murni antarbisnis.

Ia berharap pembangunan kereta cepat hasil kerja sama tersebut tidak hanya sebatas kereta cepat Jakarta-Bandung, tetapi diharapkan juga bisa menyebar kepada pembangunan di daerah lainnya.

Dalam konsorsium gabungan untuk membangun kereta cepat tersebut sekitar 40 persen sahamnya dimiliki oleh China Railway International, sedangkan 60 persen persen dimiliki PSBI.

Editor : Eben E. Siadari