Pemerintah Masih Tampung Penetapan Daerah Otonomi Baru

KALIMANTAN UTARA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa selain di Provinsi Kalimantan Utara yang mengajukan lima Daerah Otonomi Baru (DOB)  yang terdiri dari tiga kabupaten dan dua kota, ada daerah lain yang juga mengajukan DOB dan masih ditampung oleh pemerintah pusat.

“Total seingat saya ada hampir 276, banyak sekali. Jadi sekali satu diberi, yang lain pasti ngejar-ngejar. Ini masih semuanya ditampung, dihitung, kemungkinan dari APBN, kemungkinan daerah itu bisa membiayai sendiri,” kata Presiden Jokowi di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, usai penyerahan KIP dan PKH, hari Jumat (6/10).

Presiden menanggapi pertanyaan jurnalis terkait penetapan DOB di Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium.

“Sampai saat ini masih moratorium, tetapi usulan-usulan dari daerah semuanya ditampung. Sudah kita petakan untuk ditampung terlebih dahulu karena menyangkut APBN. Kan mau tidak mau kalau ada daerah otonomi khusus baru mesti suplai anggarannya dari pusat,” terang Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kunjungan kerjanya kali ini ke Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk meninjau kesiapan infrastruktur dalam rangka menarik investasi ke provinsi paling muda di Indonesia tersebut.

“Karena akan ada investasi besar yang akan masuk ke sini. BUMN INALUM akan kita geser ke sini dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatra Utara,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, investasi di sektor pembangkit listrik tenaga air juga akan didorong oleh pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara.

“Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Bulungan, sudah disiapkan sebesar 11.000 hektar. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur jembatan dari Tarakan ke Tanjung Selor, Presiden menyatakan masih belum memutuskan waktu pelaksanaannya. Walaupun usulan tersebut sudah disampaikan oleh Gubernur Irianto Lambrie dalam rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu yang lalu.

“Semuanya mesti dihitung, dikalkulasi, dan dilihat manfaat-manfaatnya. Baru dalam proses semuanya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masih dihitung di Kementerian PU,” kata Presiden. (setkab.go.id)

Editor : Melki Pangaribuan