Pemerintah: Nelayan Gunakan Gas Bisa Hemat Rp 2,7 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan, nelayan dapat menghemat hingga Rp 2,7 triliun bila menggunakan gas dibandingkan menggunakan solar.

Menurutnya, solar yang digunakan oleh kapal-kapal tradisional dalam menjaring ikan di laut itu sangat mahal dan makin lama juga, terutama di Indonesia bagian timur makin sulit.

Pemerintah, kata Rizal, meminta departemen teknis untuk memulai melakukan konversi dari solar ke gas, karena lebih murah dan lebih aman. Menurutnya, pemerintah perlu mensubsidi converter-nya, sehingga kapal-kapal nelayan tradisional bisa menggunakan gas.

“Kalau hal ini dilakukan, nelayan sendiri secara total diperkirakan akan menghemat Rp 2,7-Rp 3 triliun. Sementara biaya subsidi converter-nya relatif kecil,” kata Rizal  Ramli kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, hari Rabu (22/6).

Menurut Menko Kemaritiman, itu adalah salah satu contoh yang tadi diputuskan Presiden Joko Widodo untuk mendukung gerakan gasifikasi penggunaan gas untuk kapal-kapal nelayan tradisional. Ia menegaskan, pemerintah ingin memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya maritim untuk kepentingan rakyat dan nasional maritim kita.

Rizal menyebutkan ada tujuh komponen utama kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, yaitu, Pertama, membangun budaya maritim, karena anak-anak muda kita jarang, banyak yang belum pernah naik kapal, supaya mereka punya pengalaman naik kapal di laut, supaya mereka mulai mencintai laut kembali karena negara yang kuat di laut punya pengaruh yang besar di dunia.

Kedua adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya laut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menyangkut kebijakan soal perikanan.

“Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Ibu Susi spektakuler, ada kontroversi  tapi manfaatnya sangat besar karena kerugian kita dari illegal fishing itu sangat besar dan berhasil dikurangi,” kata Rizal.

Komponen ketiga adalah bagaimana kita membangun tata ruang laut dan lingkungan laut yang bagus. Menko Kemaritiman menyebut, istilahnya itu sustainable ocean policy, kebijakan kelautan yang sustainable, karena kalau hanya sekadar menguras, merusak itu mudah, tapi kita ingin laut kita tetap bermanfaat untuk masa datang.

Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antar pulau atau apa yang disebut tol laut.

Tol laut ini, kata Menko Kemaritiman, penting sekali untuk semakin meningkatkan integrasi dari NKRI. Dengan adanya konektivitas, dengan adanya tol laut, NKRI justru semakin terintergrasi. Juga manfaatnya besar karena mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Menko Kemaritiman menjelaskan, pemerintah selama ini sudah membuat banyak sekali pelabuhan, ratusan pelabuhan kecil dan sedang, sudah memulai rute-rute kapal yang terjadwal  sehingga petani, pedagang kecil di pulau-pulau kecil itu tahu setiap hari Selasa ada kapal, misalnya, dia sudah siapkan barang, modal pertaniannya untuk di jual  ke pulau yang lain.

“Tetapi tentu ini harus diintegrasikan antara bisnis perkapalan swasta dan apa yang dilakukan pemerintah. Dua-duanya harus saling melengkapi,” katanya.

Komponen berikutnya  adalah membangun pendidikan dan Iptek dalam bidang maritim dan kelautan, menggalakkan diplomasi maritim dan memperkuat pertahanan keamanan maritim.

Menko mengatakan khusus dalam soal ini Presiden betul-betul meminta supaya ada kerja sama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang. Untuk itu perlu koordinasi antara Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Polri, TNI, dan sebagainya untuk mengurangi smuggling.

“Pada esensinya itu garis besar dari kebijakannya, kita akan rumuskan lagi supaya ada fine tunning sehingga betul-betul kongkrit dan ada manfaatnya,” jelas Rizal.

Yang terakhir, lanjut Rizal, pesan Presiden yang penting bagaimana nelayan kesejahteraannya bisa meningkat, tidak hanya dari segi ekonomi maritim maju, maritim kuat, tapi nelayannya tetap miskin. (setkab.go.id)

Editor : Eben E. Siadari