Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Prioritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa dalam membenahi hampir sebagian besar infrastruktur di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan pemerintah sendiri, saat ini membutuhkan dukungan pihak swasta untuk bekerja sama.

“Kerja sama ini (dengan pihak swasta) penting karena kita patut mengapresiasi apa yang diperintahkan Pak Presiden (Ir.H.Joko Widodo) bahwa saat ini ruang fiskal yang cukup besar hasil dari realokasi subsidi BBM ditempatkan 65 persen untuk pengembangan infrastruktur,” kata Bambang pada Seminar Nasional Infrastruktur Untuk Rakyat, yang berlangsung Kamis (18/12) di UOB Plaza, Jakarta Pusat.

Bambang membeberkan saat ini pemerintah dan pihak swasta bekerja sama tidak sebagai tuan dan buruh atau majikan dan penguasa, tetapi sebagai mitra dalam program yang dinamai KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta) atau PPP (Public Private Partnership).

Pemerintah berencana untuk membentuk komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Komite tersebut akan menentukan proyek prioritas dengan harapan kerjasama pemerintah dengan swasta atau Public Private Partnership (PPP) dapat lebih optimal.

PPP Center  merupakan unit eselon II dan diharapkan bisa membuat kerjasama pemerintah dan swasta lebih efektif. Perencanaan kerja sama antara pemerintah dan swasta atau PPP tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga diterapkan di negara-negara Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC).

Swasta akan dilibatkan dalam pembangunan karena dia beralasan infrastruktur merupakan motor utama bagi peningkatan perekonomian Indonesia.

Menurut Bambang, pemerintah saat ini fokus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di mana proyek infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah meliputi jalan tol, tol laut, serta infrastruktur kelistrikan.

"Ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan multiplier effect kepada ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Bambang.

Bambang memberi contoh apabila ketersediaan infrastruktur listrik kurang memadai maka akan berdampak negatif pada daerah industri  yang selanjutnya berdampak pada distribusi barang.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui berbagai kebijakan dan insentif berupa pembentukan lembaga/badan usaha yang mendukung, serta instrumen fiskal yang relevan. Salah satunya adalah pembentukan badan usaha penjaminan infrastruktur seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero).

Kehadiran PT PII untuk memberikan penjaminan atas risiko politik diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan bagi swasta dalam berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pendukung pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala pada tiap-tiap proyek infrastruktur.

Editor : Eben Ezer Siadari