Pemerintah Percepat Vaksinasi untuk Anak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah akan mengevaluasi dan  memonitor perkembangan varian COVID-19 Omicron yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebutkan didetksi di 45 negara.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa WHO juga telah meminta adanya genome sequencing, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan.

“Yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong,” katanya pada hari Senin (6/12), selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi booster terus dipersiapkan, sehingga pada bulan Januari mendatang dapat dilakukan penyuntikan. Pelaksanaan vaksinasi booster tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan.

“Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan juga vaksin non-PBI,” katanya.

Terkait dengan persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Presiden meminta agar berbagai kegiatan diikuti maksimal 50 orang. Kebijakan pembatasan kegiatan saat Nataru akan disesuaikan dengan imbauan dari WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang, dan yang traveling untuk mereka yang sudah divaksin,” tambahnya.

Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa dalam rapat juga dibahas persiapan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) di Bali yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.

“Akan ada protokol kesehatan secara bubble dan penerapannya dilakukan di lokasi hotel tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” imbuhnya.

Pemulihan Ekonomi

Airlangga menjelaskan bahwa hingga 3 Desember 2021 realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 68,6 persen dari total pagu yang dianggarkan. Menko Perekonomian menyebut realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada kuartal ketiga.

“Realisasi di klaster kesehatan Rp 140,52 triliun atau 65,4 persen, di sektor perlindungan sosial Rp 142,63 triliun atau 76,4 persen, program prioritas Rp 80,68 triliun atau 68,4 persen, UMKM Rp85,50 triliun atau 51 persen.

Terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan UMKM relatif sudah terlaksana.

Insentif usaha sudah 63,84 triliun atau 101 persen, untuk testing, tracing Rp 3,11 triliun atau 69 persen, untuk teraupetik insentif santunan nakes sudah 80 persen, vaksinasi 28,77 persen, Rp 77 triliun, dan perlinsos sudah Rp 142,63 triliun,” kata Menko Perekonomian.

Editor : Sabar Subekti