Pemerintah Perkirakan 85 Juta Orang Mudik Lebaran 2022

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi, memprediksi 85 juta warga masyarakat akan mudik lebaran 2022. Firman menyebut 47 % masyarakat akan menggunakan transportasi darat.

Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan pihak-pihak terkait. Kakorlantas mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama agar mudik tahun ini berjalan lancar, aman dan nyaman.

“Informasi yang kami dapatkan adalah kita akan melayani 85 juta warga masyarakat yang akan mudik. Angka ini bukan angka kecil dan ini bisa berhasil jika kita semua, masyarakat dan petugas bisa saling mengkomunikasikan hal-hal yang dapat dikerjakan, sehingga semua bisa terlayani dengan baik,” kata Firman di NTMC Polri, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).

Dijelaskan bahwa pengaturan arus lalu lintas di jalur darat tengah dipersiapkan dengan baik. Hal itu agar masyatakat bisa terlayani semua. "Kami yang bertugas di jalan perlu mengatur sedemikian rupa, siapa yang keluar sementara, siapa yang jangan keluar dulu. Ini gunanya untuk semua terlayani," kata Firman.

"Jadi tidak ada petugas di lapangan yang datang untuk menghambat apapun. Perintahnya sudah jelas. Semua cuti dengan baik, semua cuti dengan gembira, perjalanan dengan aman," sambungnya.

Polisi akan menyampaikan pengumuman tentang mudik lebaran 2022. Pengumuman tersebut bakal memudahkan masyarakat yang hendak mudik. Contohnya seperti kapan waktu sebaiknya berangkat mudik, istirahat, dan sebagainya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi Kakorlantas Firman dan beberapa instansi terkait. Sebab, pembahasan ihwal mudik lebaran telah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Lebih lanjut, Menhub Budi juga memberikan diskresi kepada Kakorlantas Irjen Firman, sehingga bisa menetapkan sejumlah hal dalam pelaksanaan mudik.

"Bahkan dari Korlantas, Dirlantas, BPJT juga Jasa Marga melakukan simulasi berapa risiko kalau skenario ini dijalankan. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan memberikan diskresi kepada Kakorlantas untuk menetapkan bila dilakukan satu arah, ganjil genap, dan yang lain," kata Menhub.

Editor : Sabar Subekti