Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Freeport Walau Tidak Bayar Jaminan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - PT Freeport Indonesia (PT FI) mendapatkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga pada Selasa tanggal 9 Februari 2016 dengan jangka waktu enam bulan ke depan.

"PT FI mendapatkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk jangka waktu enam bulan ke depan sama dengan yang mereka usulkan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa.

Kementerian ESDM memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk satu juta ton dalam waktu enam bulan ke depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Izin yang keluar hari ini, dengan kuota satu juta ton itu, karena dia sudah sanggup dan itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian (Permenko) dan Peraturan Menteri (Permen) yang ada," ujar dia.

Rekomendasi tersebut diberikan, lanjut dia, karena Freeport telah merespon dan bersedia memenuhi bea keluar yang ditetapkan pemerintah sebesar lima persen kendati untuk dana setoran komitmen pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sebesar 530 juta dolar AS masih akan dilakukan pembahasan.

"Jadi, Freeport telah merespon dan bersedia memenuhi yang lima persen bea keluar. Kemudian, yang 530 juta dolar AS, akan dibicarakan nanti lebih lanjut," kata Bambang.

Ia menambahkan pihaknya yakin bahwa Freeport akan memenuhi target pembangunan smelter, karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah mengeluarkan setoran sebesar 168 juta dolar AS walaupun kewajiban pembangunan smelter sebesar 60 persen belum tercapai.

"Dana 530 juta dolar AS itu, karena usaha pemerintah untuk membuat keyakinan bahwa Freeport tetap membangun smelter. Sementara, kalau yang lima persen bea keluar harus dipenuhi," ujar dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, rekomendasi izin ekspor konsentrat tembaga ini dikeluarkan oleh Kementerian ESDM untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang berhak mengeluarkan izin ekspor.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari