Pemerintah Prioritaskan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah akan memberikan prioritas terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan membuat standarisasi penanganan yang jelas apabila muncul titik api di beberapa wilayah Indonesia.

"Pembahasan soal pencegahan kebakaran ini penting, karena setiap kali kebakaran terjadi, kita tidak sanggup memadamkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seusai memimpin rapat koordinasi membahas pencegahan kebakaran hutan, di Jakarta, hari Kamis (11/8). 

Darmin menjelaskan kebakaran hutan dan lahan gambut terus terjadi selama 18 tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun kabut asap yang mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, menurut dia, tempat kejadian kebakaran atau awal kemunculan titik api selalu terjadi di beberapa daerah yang sama, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Karena itu, Darmin menegaskan harus ada perubahan pola pikir dan sudut pandang dari memadamkan menjadi mencegah kebakaran yang harus diupayakan oleh seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, perusahaan swasta, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat sekitar termasuk dunia internasional.

"Kalau kita berhasil mencegah kebakaran, emisi karbon akan lebih baik dan dunia akan ikut menikmatinya," katanya lagi.

Berbagai strategi yang akan ditempuh untuk mencegah kebakaran antara lain membuat sistem insentif disinsentif, sistem peringatan dini serta prosedur operasi standar (SOP) pusat penanganan krisis.

"Sistem insentif disinsentif diterapkan agar petani tidak lagi membuka lahan pertanian dengan membakar, terutama di wilayah rawan kebakaran dan lahan gambut," ujar Darmin lagi.

Sedangkan, sistem peringatan dini dilembagakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini atas indikasi api atau kebakaran dan mendistribusikan informasi tersebut secara cepat ke seluruh pemangku kepentingan.

Prosedur operasional standar (SOP) pusat penanganan krisis, kata Darmin lagi, akan diterapkan untuk mengatasi situasi ketika api membesar dan tidak dapat dipadamkan oleh masyarakat dan perusahaan setempat.

Namun, proses pencegahan kebakaran ini membutuhkan biaya yang besar, mulai dari kebutuhan untuk patroli, deteksi awal hingga penyediaan infrastruktur di pusat penanganan krisis.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan berdasarkan pantauan hingga Agustus 2016, titik api di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan 62 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Bahkan pada delapan provinsi, seperti Riau, Jambi, Kalteng turun 79 persen. Khusus Riau turunnya 82 persen, Kalteng 96 persen. Ini terjadi karena berbagai faktor," kata Siti pula.

Siti menjelaskan penyebab berkurang titik api di Indonesia adalah kinerja pencegahan kebakaran antarinstansi yang sudah berjalan efektif, adanya pencabutan pengelolaan lahan bagi perusahaan apabila terjadi kebakaran dan faktor cuaca yang tidak sepanas tahun lalu.

"Penanggulangan ini termasuk melakukan `water bombing` di Riau sampai 39,4 juta liter air dan Sumatera Selatan sampai 1,7 juta liter air. Selain itu, modifikasi hujan buatan di Riau sebanyak 27 ton garam dan Sumatera Selatan 57 ton garam. Ini semua dilakukan sekaligus," kata Siti Nurbaya. (Ant)