Pemerintah Sambut Baik Terpilihnya Sekjen PBB Baru

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon (kiri) memberi selamat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang baru Antononio Guterres (kanan) saat bertemu seusai ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (13/10) di New York, Amerika Serikat. (Foto: UN Photo/Eskinder Debebe)

Sekretaris Jenderal PBB dua kali periode Ban Ki-moon (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PBB terpilih Antonio Guterres (kanan) pada Sidang Dewan Keamanan PBB hari Kamis (13/10). (Foto: UN Photo/Eskinder Debebe)

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon (kiri) mendampingi Sekretaris Jenderal PBB terpilih Antonio Guterres (kanan) menyapa para pegawai di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat (Foto: UN Photo/Eskinder Debebe)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terpilih Antonio Guterres berbicara saat upacara penunjukan sekjen dalam sidang Majelis Umum PBB ke-70, 13 Oktober 2016 di New York, Amerika Serikat. Majelis Umum PBB secara resmi menunjuk Antonio Guterres sebagai sekjen menggantikan Ban Ki-moon. sebanyak 193 negara anggota secara aklamasi mengadopsi resolusi penunjukan mantan perdana menteri Portugal tersebut untuk masa jabatan lima tahun mulai 1 Januari mendatang. Jewel Samad/AFP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada hari Rabu (13/10) yang menetapkan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

"Indonesia menghargai proses pemilihan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kali ini yang lebih terbuka, inklusif dan transparan," kata pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, hari Jumat (14/10).

Pemerintah Indonesia percaya dan akan terus mendukung kerja PBB, dan berharap Sekjen PBB yang baru dapat menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Piagam PBB.

Pemerintah Indonesia mengharapkan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement, melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih erat.

Sekjen PBB yang baru itu diminta untuk melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan imparsial, serta menunjukkan independensi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi.

Sekjen Guterres juga diharapkan dapat menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan.

Pemerintah RI meminta Sekjen Guterres untuk mengadopsi pendekatan baru dalam merespon secara efektif krisis kemanusiaan, seraya memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan.

Selain itu, Pemerintah RI memandang penting peningkatan kualitas pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di berbagai belahan dunia.

Selanjutnya, Indonesia berharap Sekjen Guterres dapat mendorong reformasi Sekretariat PBB untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam mendukung negara anggota dalam implementasi komitmen dan agenda global.

"Indonesia senantiasa siap bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB baru dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia konsisten dengan UUD 1945," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI. (Ant)

Editor : Sotyati