Pemerintah Siapkan Inpres Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guna melindungi program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, maritim, sumber daya alam, dan pangan supaya tidak dikorupsi, Pemerintah kini sedang menyiapkan instruksi presiden (inpres) mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Nantinya inpres baru itu diharapkan dapat fokus pada pencegahan korupsi dalam program-program prioritas pemerintah, dengan menutup peluang-peluang bagi oligarki untuk mengambil rente dari pengadaan-pengadaan di bidang infrastruktur, impor pangan, pengelolaan sumber daya alam maupun impor bahan bakar.

Pada Selasa (10/3) kemarin, juga digelar diskusi penyiapan instruksi presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 tersebut, yang dipimpin Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Teten Masduki, bersama sejumlah kalangan dari pemerintah, akademisi, praktisi maupun LSM, diantaranya perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, BPKP, PPATK, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparancy International Indonesia (TII), dan Kemitraan.

Teten Masduki mengatakan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan terhadap draft Instruksi Presiden mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, yang sudah disiapkan oleh Bappenas.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mengharapkan lahirnya inpres yang berbeda dari inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pemerintah sebelumnya.

Sedangkan terkait penegakan hukumnya, menurut Teten Masduki, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan Polri dan Kejaksaan, serta dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan KPK. (setkab.go.id)