Pemerintah Terus Berupaya Bebaskan 4 WNI yang Disandera

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan usaha Pemerintah membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf membuahkan hasil. Sebanyak 10 dari 14 WNI yang disandera telah dapat dibebaskan.

 

Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di hadapan wartawan sekitar pukul 18.15 di Istana Bogor, hari Minggu (1/5) mengatakan, fokus pemerintah saat ini ialah memastikan kedatangan ke-10 WNI tersebut dan juga bekerja keras untuk membebaskan empat WNI lainnya

 

"Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 26 Maret 2016 yang lalu, saat ini telah dapat dibebaskan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.

 

Menurut Presiden, ke-10 WNI yang telah dibebaskan tersebut saat ini dalam keadaan baik dan diperkirakan kembali ke Jakarta sekitar tengah malam ini. Secara khusus Presiden Jokowi berterima kasih kepada pemerintah Filipina atas kerja sama yang baik.

 

"Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina, tanpa kerja sama yang baik upaya pembebasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik," kata Presiden Jokowi.

 

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa pemerintah saat ini masih terus bekerja keras untuk membebaskan ke-4 WNI lainnya yang masih disandera. Keempat WNI tersebut disandera saat pembajakan kapal Tunda Henry dan kapal tongkang Cristi pada 15 April lalu.

 

"Saat ini, kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK WNI yang lainnya," kata Presiden.

 

Oleh karena itu, Presiden kembali memastikan akan mengadakan pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait hal tersebut.

 

"Oleh karena itu akan diadakan pertemuan pada 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang bertemu adalah Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia," kata Presiden Jokowi.

 

 

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang turut mendampingi Presiden dalam keterangan pers tersebut menyatakan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah ke pemerintah, tapi juga jaringan-jaringan informal lainnya.

 

"Upaya pembebasan ini melibatkan banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi government to government, tapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang semuanya dibuka untuk satu tujuan," kata Retno.

 

Sementara Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menambahkan bahwa fokus utama dari operasi pembebasan ini ialah keselamatan para sandera. Dalam usaha pembebasan para sandera, TNI juga melakukan operasi intelijen di bawah koordinasi dari Kementerian Luar Negeri.

 

"Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para sandera, ini adalah kata kuncinya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu, ini adalah diplomasi total, formal dan informal. Di dalamnya ada TNI yang melakukan operasi intelijen di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri," kata Panglima TNI.

 

Panglima TNI menegaskan akan kembali menggunakan upaya diplomasi total untuk membebaskan empar WNI yang masih disandera. 

 

"Dan saya mohon doa agar tidak lama lagi yang empat bisa kita bebaskan dengan selamat. Kembali lagi melakukan diplomasi total," kata Gatot Nurmantyo. (Tim Komunikasi Presiden)