Pemerintahan Palestina akan Diumumkan

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM - Presiden Palestina Mahmud Abbas mengungkapkan bahwa susunan pemerintahan persatuan akan diumumkan pada Senin (2/6), setelah penundaan tentang siapa yang akan memimpin kementerian luar negeri.

Islamis Hamas dan Palestine Liberation Organisation yang didukung Barat, yang didominasi oleh partai sekuler Fatah, menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi mengejutkan pada April, guna mengakhiri bertahun-tahun permusuhan.

Di bawah kesepakatan tersebut, kedua belah pihak akan bekerja membentuk “pemerintahan teknokrat independen”, memungkinkan digelarnya pemilu yang lama tertunda.

“Pemerintahan persatuan yang terdiri dari para teknokrat dan tokoh independen akan diumumkan pada Senin,” ungkap Abbas pada Sabtu, dalam kunjungan dari delegasi Prancis ke markasnya di Ramallah di Tepi Barat.

Pada Kamis, Abbas memilih Rami Hamdallah sebagai perdana menteri dan diperkirakan bahwa sisa susunan kabinet tersebut akan diumumkan di hari yang sama.

Namun seorang pejabat Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa Hamas dan Fatah menolak pilihan Abbas untuk seseorang yang akan menduduki jabatan sebagai menteri luar negeri.

Menurutnya, Abbas bersikeras memberikan portofolio tersebut kepada Riyad al-Maliki, diplomat veteran yang menjabat sebagai menteri luar negeri sejak 2007.

Seorang sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan bahwa gerakan Islamis itu ingin jabatan tersebut dipegang oleh Ziad Abu Amr, salah satu dari dua wakil perdana menteri.

Namun pada Sabtu, Abbas mengatakan bahwa menteri di jajaran baru itu “tidak akan berasal dari Fatah atau Hamas”.

Dia juga menambahkan bahwa Israel memberitahu Palestina bahwa mereka “akan memboikot pemerintah”.

“Israel ingin menghukum kami karena kami sepakat dengan Hamas membentuk pemerintah ini,” (AFP)