Pemilihan Presiden Selesai, Indonesia Butuh Rekonsiliasi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Raja Juli Antoni, PhD, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), menilai bahwa saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2014 yang baru saja berlalu melahirkan banyak instrumentalisasi agama, oleh karenanya ini membutuhkan rekonsiliasi. Pendapat itu dia kemukakan dalam Dialog "Partisipasi Kelompok Sipil Agama dalam Memperkuat Integrasi Sosial Pasca Pemilihan Presiden" yang diselenggarakan di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (29/8) malam.
“Terlalu banyak instrumentalisasi agama pada Pilpres 2014, dan jauh lebih 'gila' daripada pilpres sebelumnya,” kata Antoni.
Antoni kemudian memaparkan contoh instrumentalisasi agama dalam kehidupan berpolitik.
“Di media sosial saya pernah menjumpai apabila memilih capres (calon presiden) tertentu merupakan tiket ke surga, sementara kalau memilih capres lainnya sama saja masuk neraka,” Antoni mencontohkan. “Tanggalkan jilbab kalau Anda memilih capres tertentu, dan silakan keluar dari Islam,” Antoni memberikan contoh lain.
Antoni memandang agama tidak hanya sebagai tiang keimanan, dia juga berharap rekonsiliasi tidak dilupakan.
Sebagaimana diketahui, majelis hakim konstitusi pada Kamis (21/8) memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sehingga otomatis Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi dan sah siap dilantik sebagai presiden dan wakil pada Oktober mendatang.
Antoni mengemukakan bahwa pertentangan para pendukung dalam pemilihan presiden 2014 sangat terlihat, tidak hanya di media sosial.
"Rekonsiliasi pasca Pilpres 2014 gagal karena tidak ada tindakan nyata yang menghasilkan perdamaian,” Antoni melanjutkan.
Antoni mengatakan, langkah Joko Widodo (Jokowi) yang menyerukan persatuan Indonesia dengan salam tiga jari merupakan sebuah langkah yang tepat. Menurut dia, Jokowi sudah menyadari bahwa kondisi bangsa saat itu sedang terpecah karena persaingan yang sengit pascapilpres. Karena itu, masyarakat membutuhkan rekonsiliasi.
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...