Pemilu 2014, Setara Institute: DPR Tidak Serius Implementasikan Masalah HAM
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua Umum Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menghadapi isu-isu HAM mereka tidak serius mengimplementasikannya. Walau 90% anggota DPR mencalonkan diri lagi, Bonar berharap ada muka-muka baru dari calon legislatif (caleg) dalam pengambilan kebijakan tentang HAM.
“Anggota DPR memang belum profesional dalam menghadapi isu-isu HAM. Isu-isu tersebut cenderung diabaikan. Tetapi, isu yang sangat sensitif dan dapat merugikan mereka, mereka baru bicara,” kata Bonar saat dihubungi satuharapan.com di Jakarta, Jumat, (28/2). Ia melanjutkan, “Misalnya, saat ada kasus toleransi umat antaragama, mereka diam. Baru digunakan kalau toleransi sudah masuk ke dalam ranah isu publik dan politik, baru mereka memberikan perhatian.”
Bonar menambahkan, kepentingan-kepentingan politik, realisasi politik jauh lebih mengemuka di tataran publik ketimbang komitmen mereka terhadap HAM di Indonesia. “Realitas politiknya yang mengemuka, meskipun mereka tahu HAM. Dalam implementasi kepada partai politik maka realitas politiklah yang berbicara bukan kepada HAM itu sendiri,” terang Bonar.
HAM, lanjutnya, bukan hanya isu kebebasan agama, melainkan isu HAM yang lain kurang mendapatkan prioritas dari wakil rakyat. Maka, calon anggota leglislatif harus menjadikan kebijakan penyelenggaraan HAM sebagai kebijakann utama. Bila ada komitmen semacam itu kebijakan yang keluar dapat dilihat apakah ini memang mendukung atau tidak untuk sebuah kebebasan terhadap tiap warga negaranya.
“Bukan hanya program dan janji-janji caleg, tetapi track record, dan yang terpenting output-nya terhadap kebijakan yang dikeluarkan,” Bonar menerangkan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, 90 persen anggota DPR sekarang mencalonkan diri lagi. Kalau mereka terpilih lagi sulit untuk mengetahui bahwa akan ada kebijakan-kebijkakan yang baik bagi masyarakat, dan isu-isu HAM di Indonesia.
“Saya berharap caleg yang terpilih nanti adalah muka-muka baru yang lebih memiliki harapan. Kalau yang 90 persen maju kemudian dari mereka hanya 20 persen yang memiliki komitmen kepada penyelenggaran HAM maka kebijakan dalam HAM tidak akan berjalan dengan baik,” tegas Bonar.
Editor : Bayu Probo
Jaktim Luncurkan Sekolah Online Lansia
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meluncurkan Sekolah Lansia Onl...