Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan Kunjungi Rusia, Bahas Kerja Sama Ekonomi

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin junta militer Myanmar akan melakukan perjalanan ke Rusia pekan depan untuk pembicaraan ekonomi, kata media pemerintah melaporkan hari Sabtu (3/9).

Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan saat kedua pemerintah menghadapi isolasi diplomatic, Moskow terkait invasi Februari ke Ukraina, dan Naypyidaw karena kudeta militer tahun lalu.

Dia akan menghadiri Forum Ekonomi Timur di kota timur jauh Vladivostok, kata lapaoran The Global New Light of Myanmar. Perwakilan dari China, India, Jepang, Kazakhstan dan negara-negara lain juga akan hadir.

Jenderal tersebut akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat pemerintah Rusia untuk “lebih mempererat kerja sama” dan hubungan persahabatan dan ekonomi antara pemerintah kedua negara, kata laporan itu.

Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, Myanmar telah menghadapi sanksi Barat dan penurunan hubungan.

Min Aung Hlaing tidak mungkin diundang ke pertemuan puncak para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penh pada November, dengan blok itu frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam menyelesaikan krisis politik negara itu.

Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh saat rezim militer berjuang untuk menghancurkan perlawanan.  Lebih dari 2.200 orang tewas dalam tindakan keras itu, menurut pemantau lokal.

Rusia, sementara itu, berada di bawah berbagai sanksi internasional setelah invasi pada bulan Februari ke Ukraina.

Sejak itu, para jenderal yang berkuasa di Myanmar telah berusaha untuk memperdalam hubungan dengan sekutu utama dan pemasok senjata Moskow, yang invasinya menurut junta "dibenarkan".

Kepala junta melakukan “kunjungan pribadi” ke Moskow pada bulan Juli, di mana ia dilaporkan bertemu dengan pejabat dari badan antariksa Moskow Roscosmos dan badan nuklir, sementara komandan kedua Soe Win juga mengunjungi Rusia akhir bulan lalu.

Selama perjalanan ke Naypyidaw pada awal Agustus, menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, mendukung upaya junta untuk “menstabilkan” negara dan mengadakan pemilihan nasional tahun depan. Namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, memperingatkan masyarakat internasional untuk menolak “pemilihan palsu” junta. (AFP)

Editor : Sabar Subekti