Pemimpin Taliban Mengatakan Demokrasi Mati di Afghanistan, Hukum Syariat Berlaku

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin Taliban mengatakan pada hari Minggu (30/3) bahwa tidak perlu hukum Barat di Afghanistan dan bahwa demokrasi telah mati selama hukum syariah masih berlaku.

Hibatullah Akhundzada menyampaikan komentar tersebut dalam khotbah yang menandai hari raya Islam Idul Fitri, di Masjid Eidgah, kota selatan Kandahar. Rekaman audio berdurasi 50 menit dari pesannya dipublikasikan di X oleh juru bicara utama pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid.

“Tidak perlu hukum yang berasal dari Barat. Kami akan membuat hukum kami sendiri,” kata Akhundzada, berbicara dalam bahasa Pashto, sambil menekankan pentingnya hukum Islam.

Penafsiran Taliban tentang syariah telah menyebabkan pelarangan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan, yang telah mengecualikan mereka dari pendidikan, banyak pekerjaan, dan sebagian besar ruang publik.

Tindakan tersebut telah mengisolasi Taliban di panggung dunia, meskipun mereka telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara termasuk China dan Uni Emirat Arab.

Akhundzada telah mengambil langkah lebih kuat dalam mengarahkan kebijakan sejak Taliban menguasai negara itu pada tahun 2021, meskipun beberapa pejabat awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat.

Akhundzada pada hari Minggu (30/3) mengkritik Barat, dengan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman telah bersatu melawan Muslim dan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain bersatu dalam permusuhan mereka terhadap Islam, dengan mengutip perang Israel-Hamas di Gaza.

Demokrasi telah berakhir di Afghanistan dan syariah berlaku, katanya, seraya menambahkan bahwa para pendukung demokrasi berusaha memisahkan rakyat dari pemerintah Taliban.

Taliban tidak memiliki oposisi yang kredibel di dalam maupun di luar negeri, tetapi beberapa tokoh senior dalam pemerintahan mengkritik proses pengambilan keputusan kepemimpinan dan pemusatan kekuasaan di lingkaran Akhundzada.

Beberapa Taliban menginginkan keterlibatan yang lebih besar dengan komunitas internasional dan menghapus kebijakan yang lebih keras untuk menarik lebih banyak dukungan dari luar. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi peningkatan keterlibatan antara Taliban dan AS di bawah Presiden Donald Trump, sebagian besar karena pertukaran dan pembebasan tahanan. (AP)

Editor : Sabar Subekti