Pemprov DKI akan Hapus PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah di Ibu Kota DKI Jakarta. Selain itu, dia juga akan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk kepemilikan rumah. Dia menilai saat ini bea PBB memberatkan warga, khususnya yang memiliki penghasilan kecil.

“Saya lebih suka pajak itu diambil dari orang yang usaha. Jangan diambil dari orang yang tinggal di rumah. Kalau yang punya rumah punya usaha di rumah, ya kita charge (pajak) di usaha. Kalau orang pensiun, masak tinggal di rumah sendiri, gaji pas-pasan, dibebani pajak?” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Kamis (26/5).

Selain itu, Ahok menilai PBB adalah warisan zaman kolonial Belanda yang berusaha untuk mencari pendapatan lain dengan menarik uang dari  rakyat yang memiliki rumah.

Rencananya, penghapusan PBB bisa diterapkan di Ibu Kota secara bertahap. Kebijakan tersebut seperti halnya penghapusan PBB untuk rumah non perumahan atau cluster dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar yang mulai diterapkan sejak tahun lalu.

"Hari ini kita baru bisa hapus PBB rumah tinggal yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar karena kita takut penghasilan tidak cukup buat bangun infrastruktur," kata dia.

Penghapusan PBB ini, kata dia, tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pada tahun 2017 mendatang dia sudah mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru, yaitu semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengisi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) mulai dari anggaran dan kegiatan.

Pendapatan dari penghapusan PBB ini perannya akan digantikan oleh kewajiban tambahan, kontribusi dan koefisien lantai bangunan (KLB) dari pengembang.