Pemprov DKI Data Penunggak Sewa Rusunawa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pendataan terhadap warga penghuni rumah susun yang masih menunggak pembayaran sewa. Hal ini dilakukan terkait kasus tunggakan sewa yang terjadi di Rusun Jatinegara Barat.

“Kita terus lakukan pendekatan, ada yang mungkin sudah mampu menyicil, tapi tetap kita perhatikan mereka. Mungkin mereka tidak punya pekerjaan atau dagangnya sedang sepi. Dari data yang kita inventaris ada yang sakit keluarganya, kemudian karena dagang sepi dan ada yang belum bekerja,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Aji usai Rapat Pemimpin di Balai Kota DKI Jakarta, hari Senin (4/4).

Khusus di Rusun Jatinegara Barat, Ika mengatakan ada 4,6 persen dari total 494 kepala keluarga (KK) atau sekitar 23 KK yang belum mampu membayar sewa dari bulan Januari hingga Maret 2016 sebesar Rp 300.000 per bulannya.

Sementara itu, di rusun lain, pihaknya juga sedang melakukan pendataan siapa saja yang menunggak pembayaran sewa. Dia menegaskan, siapapun warganya yang tidak taat aturan akan ditindak.

“Tadi Pak Gubernur sampaikan, tidak pandang bulu, baik ibu hamil atau lansia bila tidak tertib ya (ditertibkan). Tidak ada yang gratis di rusun,” kata dia.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pendekatan kepada warga yang masih menunggak pembayarannya. Misalnya apa saja yang  menjadi kesulitan mereka untuk membayar sewa agar sama-sama dicari jalan keluarnya.

Warga Rusun Tak Mampu Jadi PHL

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat pemimpin hari Senin (4/4) mengusulkan kepada instansi terkait untuk merekrut kwarga rusun yang tidak mampu atau tidak mempunyai pekerjaan.

"Instansi terkait bisa bantu, UMKM bisa siapin modal usaha dan lokasi dagang, kalau jauh tidak masalah karena naik busway gratis," kata dia.

‎Menurutnya, warga rusun yang tidak mampu dapat direkrut menjadi pekerja harian lepas (PHL) untuk membersihkan rusun. Ahok, sapaan Basuki, mengkritik, saat ini banyak PHL yang direkrut dari luar Jakarta.

"Bisa diberdayakan bersihin toilet, petugas pencatatan, petugas ketok pintu layani dengan hati dan banyak lagi, jadi benar berdaya guna," kata dia.

Mereka juga bisa diminta untuk membersihkan bus Transjakarta yang saat ini sampai ke rusun. Instansi terkait diminta untuk mengatur besaran pembayarannya.

"Kawasan rusun itu jadi inkubator, kita mau perketat juga yang tinggal, cucu mantu tidak boleh, parkirnya juga harus dibatasi karena mau dibangun untuk unit usaha," kata dia.

Editor : Bayu Probo