Pemprov DKI Gandeng OJK Berdayakan PKL

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah program kerja TPAKD DKI adalah Gerakan Rusun Menabung, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kredit UMKM, dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di Kepulauan Seribu.

Pengukuhan TPAKD DKI Jakarta dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Pumama (Ahok), disaksikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad. Acara itu berlangsung di kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot, hari Kamis (25/8).

Keanggotaan TPAKD DKI Jakarta diketuai oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, dan terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kantor Regional 1 OJK, Kantor Perwakilan BI Jakarta, BPS Jakarta, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan, dan Industri Jasa Keuangan.

TPKAD DKI juga sudah menyiapkan sejumlah program, yakni penerbitan buku pedoman TPAKD DKI Jakarta, kajian pendataan Rusun Pesakih dan Jatirawasari, edukasi perencanaan keuangan rumah tangga kepada masyarakat binaan Dinas Sosial Pelatihan Keterampilan penghuni Rusun Pesakih, pembukaan Kantor Kas Bank DKI Rusun Pesakih, penyerahan kartu penghuni Rusun Pesakih, penyerahan gerobak kepada pedagang Rusun Pesakih, dan pembukaan PKK Mart.

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Muliaman dalam sambutannya mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (inklusi keuangan), diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat (Gini Ratio)

Dalam konteks Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta, angka gini ratio dan jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih cukup besar, ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal dan mengakses produk dan layanan jasa keuangan, dan diharapkan pada tahap selanjutnya dapat memulai kegiatan pengelolaan keuangan serta kegiatan investasi.

“Program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Muliaman.

Pada kesempatan yang sama, Ahok mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan TPAKD. Ia mengatakan, keberadaan TPAKD merupakan salah satu solusi tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara SKPD Pemprov DKI Jakarta dan berbagai pihak terkait akan menjadi satu kekuatan yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada, khususnya menyangkut akses keuangan.

“Saya berharap seluruh jajaran SKPD mendukung penuh setiap program kerja dari TPAKD. Dengan tersedianya akses yang luas terhadap jasa keuangan, diharapkan masyarakat akan semakin familiar terhadap transaksi pembayaran nontunai, sehingga yang kita dapat segera mewujudkan cashless society yang merupakan salah satu implementasi dari Jakarta Smart City atau Jakarta One melalui keberadaan sistem keuangan daerah yang terintegrasi,” tuturnya.

Gerakan Rusun Menabung ditandai dengan penggunaan kartu multifungsi E-Rusun oleh warga Rusun di DKI Jakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga serta tersedianya data dan informasi kependudukan DKI Jakarta.

Bank DKI juga telah memfasilitasi kebutuhan akses keuangan melalui pembukaan rekening warga rusun sebanyak 12.199 rekening atau 8.200 dari jumlah unit rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah pembukaan rekening tersebut, sebanyak 64 persen telah didistribusikan kartu E-Rusun.

Program pemberdayaan PKL melalui penyaluran kredit UMKM, bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang tepat dan terjangkau oleh masyarakat khususnya PKL serta penggunaan kartu multifungsi JakCard oleh PKL sebagai sarana untuk menabung maupun alat pembayaran retribusi.

Program peningkatan akses keuangan di Kepulauan Seribu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur maupun agen Laku Pandai yang diharapkan dapat menciptakan kemudahan transaksi keuangan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Telah dilakukan koordinasi antara OJK, Bupati Kepulauan Seribu, dan Bank DKI terkait perlunya penyediaan ATM di masing-masing pulau. (PR)

Editor : Sotyati