Pemprov DKI Larang PNS Bawa Kendaraan Pribadi, Wagub Tetap Naik Mobil

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diturunkannya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 tentang larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap bulan pada hari Jumat pertama, terhitung diberlakukan sejak Januari 2014. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tetap menggunakan mobil dinasnya pada hari Jumat (3/1) untuk berangkat ke kantor Balai Kota, begitu juga ketika pulang.

“Tahu sendiri motor begitu banyak, tidak ada jalur sepeda dari Kota (daerah rumah dinasnya-red). Kalau saya naik sepeda, dikawal-kawal sama polisi bisa lebih macet. Saya juga tidak mau masak gara-gara saya jalan sama Pak Jokowi dikelilingi Kopassus, Brimob, kan enggak lucu, ngapain gitu kan?” ujar Basuki.

“Kita juga tidak ada kewajiban, bukan PNS, bukan birokrat. Kita memang perlu kasih contoh, tapi kalau memang ternyata lebih merepotkan ya tidak bisa. Saya naik mobil lebih cepat daripada naik bus, karena kalau naik bus harus tiga kali ganti. Lebih cepat naik mobil sendiri 20 menit sampai, jadi yang dimasukkan itu soal efisiensi mana yang lebih cepat,” imbuhnya.

Meskipun Basuki menggunakan mobil dinasnya, dirinya menegaskan tetap setuju dengan adanya Ingub tersebut. “Saya setuju saja kalau anda mengatakan harus paksa naik sepeda, belum tentu bisa kalau belum ada jalur sepeda, nanti anda ketabrak gimana?”

“Kan kita harus siapkan dulu, Pergub banyak yang belum sampai, misalnya CNG (compressed natural gas/bahan bakar gas/BBG), untuk semua kendaraan operasional harusnya pakai gas saja belum bisa,” jelas dia.

Menurut Basuki, tidak perlu dipaksakan orang untuk beralih menggunakan bus, tapi cukup bayangkan jika kita lihat jalur busway steril, busnya setiap tujuh menit lewat dan bisa duduk, maka orang yang naik mobil dan terjebak macet berjam-jam, tidak perlu disuruh akan beralih menggunakan transportasi massal dengan sendirinya. Itu yang dia anggap sebagai hukum bisnis, dan juga merupakan hukum efisiensi.

Sekali lagi Basuki menegaskan bahwa Ingub ini bisa efektif, tapi perlu dipertimbangkan juga di mana tempat tinggal seseorang itu. “Sama kalau saya naik bus habis 45 menit, naik TransJakarta sampai Kota, dari kota tunggu lagi, pindah lagi, lebih baik saya naik mobil cuma 20 menit,” tegasnya.  

Oleh sebab itu Basuki mengatakan PNS yang masing-masing orangnya bawa mobil, akan didukung untuk menggunakan bus khusus PNS.

“Makanya kita lagi mau dorong PNS naik satu bus, kita ijinkan bus-bus pegawai boleh masuk jalur busway, termasuk bus dari komunitas perumahan misalnya Bintaro, saya usulkan kalau busnya sudah mempunyai pintu (deck) seperti busway boleh turunkan orang di halte busway.”

“Kalau sekarang kan, dari Bintaro ke Ratu Plaza bayar Rp 9.000, dari Ratu Plaza dia naik bus TransJakarta bayar lagi Rp 3.500. Tapi kalau bus itu punya pintu seperti TransJakarta penumpang bisa turun di halte TransJakarta tidak perlu bayar lagi untuk ganti angkutan, jadi hemat Rp 3.500.”

Basuki menerangkan sebetulnya ketentuan penggunaan jalur busway ini sudah berlaku, misalnya bus pariwisata sudah boleh masuk jalur busway. Akan tetapi yang belum mendapat keputusan itu adalah bus dari luar kota. Sebelumnya Basuki telah mengajukan permintaan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum untuk bus dari luar kota tersebut bisa menggunakan bahu jalan tol.

“Saya masih tunggu keputusan Menhub, Menteri PU, dan akan dirapatkan dengan staf ahli Wapres, untuk memutuskan bahu jalan tol itu boleh dipakai bukan hanya untuk kondisi darurat misalnya ambulance, pemadam kebakaran atau pejabat saja, tapi juga khusus bus-bus dari luar kota,” harap Basuki.

Basuki juga berharap bisa membuat angkutan massal ini dengan skala bisnis, di mana dalam penggunaannya bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih menguntungkan. Maka dengan demikian, orang-orang akan suka naik bus.

“Bayangkan kalau kamu tinggal di Bogor mau ke Kebon Jeruk bus yang kamu tumpangi boleh pakai bahu jalan, lalu sampai ke tengah kota boleh masuk jalur busway. Nanti kalau bus tingkat kami sudah siap bisa naik itu gratis.” cetusnya.  

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja