Pemprov DKI Tak Akan Subsidi Tiket LRT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tarif tiket Light Rail Transit (LRT) dipastikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak akan mendapat subsidi dari pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI pun rencananya tidak akan mengucurkan public service obligation (PSO) untuk LRT. Kendati demikian, Ahok, sapaan akrab Basuki menjamin harga tiket LRT masih tetap terjangkau.

“Jadi kita nggak akan PSO, tapi supaya murah kita sediakan infrastruktur, kita yang bangun jalannya, bukan PT Jakpro dan Pembangunan Jaya,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (17/6).

Menurut Ahok, harga tiket kereta layang ringan ini akan berkisar sekitar Rp 15.000. Namun, tarif ini dapat berubah, sesuai kesepakatan.

“Saya nggak tahu mungkin Rp 15.000 per kilometer, nanti di-charge kayak kereta api, nanti per kilometernya berapa duit atau per satu kilometer seribu,” kata Ahok.

Pembangunan LRT rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Koridor I yakni Kebayoran Lama hingga Kelapa Gading sejauh 21,8 km, Koridor II dari Tanah Abang hingga Pulo Mas sejauh 17,6 km, Koridor III Joglo hingga Tanah Abang sejauh 11 km, Koridor IV Puri Kembangan hingga Tanah Abang sejauh 9,3 km, Koridor V Pesing hingga Kelapa Gading sejauh 20,7 km, Koridor VI Cempaka Putih hingga Ancol sejauh 10 km, dan Koridor VII Bandara Soekarno Hatta hingga Kemayoran sejauh 18,5 km.

Pada tahap awal, pembangunan LRT akan difokuskan pada koridor satu dan koridor tujuh terlebih dahulu untuk mempersiapkan Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemprov DKI selanjutnya akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani LRT. Ahok telah mencalonkan Benhard Hutajulu sebagai Kepala BLUD LRT yang sebelumnya menjabat Kepala Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta Timur.

Editor : Bayu Probo