Pemuka Agama di AS Serukan Pemilu Yang Bebas dan Adil
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Lebih dari 1.000 pemuka agama dan pendukung agama lainnya menandatangani pernyataan yang menyerukan "pemilu yang bebas dan adil" dan mendesak para pemimpin untuk memperhatikan putusan "hasil pemilu yang sah terlepas dari siapa yang menang di bulan November.
Penandatangan pernyataan tersebut, termasuk pejabat senior di National Association of Evangelicals dan pendeta progresif terkemuka, Pendeta William Barber, serta dua penasihat iman untuk mantan Presiden George W. Bush.
Dukungan luas dari pernyataan tersebut menggambarkan sifat pemilu yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS, dan di tengah situasi pandemi yang telah mendorong pemimpin agama mengorganisir untuk menunjukkan kekuatan sipilnya.
Setelah mencatat empat prinsip dasar, termasuk pentingnya para pemimpin berbagi "informasi yang tepat waktu dan akurat tentang hasil pemilu" daripada informasi yang salah, pernyataan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa ide-ide tersebut "adalah inti dari republik yang berfungsi dan sehat, dan mereka didukung oleh sebagian besar orang Amerika. Namun sekarang mereka ditantang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu 2020."
"Amerika adalah sekuat komitmen rakyatnya terhadap demokrasi kita dan kebebasan serta hak yang dijaminnya," tambah pernyataan bersama itu.
Galen Carey, wakil presiden hubungan pemerintah di asosiasi evangelis, membandingkan iklim politik saat ini dengan pemilihan presiden tahun 2000 yang kontroversial, ketika penghitungan suara di negara bagian Florida dihentikan, dan Bush mengumumkan pemenangnya setelah keputusan Mahkamah Agung.
"Dua puluh tahun kemudian, kami tidak berada di tempat di mana kami hanya dapat berasumsi bahwa begitu hasilnya diumumkan dan diputuskan, semua orang dapat melanjutkan hidup mereka dan berharap para pemimpin baru baik-baik saja," Carey, yang menandatangani pernyataan bersama dengan Presiden NAE Walter Kim, mengatakan dalam sebuah wawancara.
Para pemimpin agama lain yang menandatangani pernyataan itu termasuk John Dilulio, direktur pertama kantor inisiatif berbasis agama Gedung Putih selama pemerintahan Bush, dan Stanley Carlson-Thies, yang juga bertugas di kantor berbasis agama Bush dan kemudian memberi nasihat kepada pemerintahan Obama tentang masalah-masalah agama, ketika membentuk institusi nirlaba Aliansi Kebebasan Beragama.
Presiden Donald Trump telah mengundang kritik karena menolak berkomitmen penuh untuk mendukung transisi kekuasaan secara damai, jika lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden, menang dalam perebutan Gedung Putih pekan depan.
Sementara pernyataan itu tidak menyebutkan nama calon presiden, penandatangannya termasuk beberapa pemimpin Kristen terkemuka yang telah mendukung Biden, seperti pendeta gereja besar, Pendeta Joel Hunter dan Ron Sider, pendiri dan presiden emeritus dari Christians for Social Action. (AP)
Editor : Sabar Subekti
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...