Pemuka Agama Krusial Bagi Stabilitas Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemuka agama di Tanah Papua memainkan peran yang krusial bagi stabilitas masyarakat di Tanah Papua.

Pemerintah memerlukan peran para pendeta dari sinode-sinode untuk menjadi faktor pengungkit bagi pertumbuhan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Papua.

"Pendeta menjadi pusat kepercayaan publik. Rakyat yakin dan percaya pada pendeta dan pemuka agama,” kata Moeldoko saat menerima sejumlah perwakilan sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (22/2), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Moeldoko, kelebihan pendeta di Indonesia adalah bukan hanya sekedar mengajarkan agama, tapi juga peduli dengan isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dia atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para pendeta yang terus mendukung pemerintah dengan segala keterbatasannya.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah perwakilan sinode GPI Papua mengeluhkan beberapa kebijakan yang berdampak pada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh yayasan gereja.

Banyaknya penarikan guru-guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah negeri misalnya, menjadikan banyak sekolah-sekolah swasta, khususnya yang terafiliasi dengan gereja, mengalami kekosongan tenaga pengajar, sehingga proses belajar dan mengajar pun terganggu.

“Padahal sebagian besar sekolah di Papua itu berstatus swasta dan dibangun oleh gereja. Anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yayasan gereja ini pun berasal dari kampung dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Jadi kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang utamanya dari yayasan gereja, agar kami dibantu dalam proses perekrutan tenaga guru,” kata perwakilan GPI Papua di wilayah Merauke Pdt. Soleman Jambormias.

Selain itu, para pendeta juga menyampaikan infrastruktur jalan yang rusak dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Merauke dan Papua Nugini.

Para pendeta juga meminta pemerintah untuk secara aktif melibatkan pihak gereja sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan di Tanah Papua, karena mereka meyakini pelibatan gereja dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan membuat implementasi kebijakan otonomi khusus semakin efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).