Pemungutan Suara Rusia Perpanjang Masa Kekuasaan Putin

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Warga Rusia pada Kamis (25/6) mulai memberikan suara mereka dalam pemungutan suara selama tujuh hari untuk reformasi menyeluruh, yang dapat memberi jalan bagi Presiden Vladimir Putin tetap menjabat di Kremlin sampai 2036 jika terpilih kembali.

Para kritikus menyebut pemungutan suara selama tujuh hari di tengah wabah COVID-19 itu sebagai kudeta konstitusional.

Pemungutan suara berlangsung meskipun ada kekhawatiran di kalangan oposisi atas keselamatan para pemilih di tengah pandemi virus corona, kekhawatiran akan penipuan pemilih, dan kritik bahwa Putin (67 tahun) sudah terlalu lama berkuasa.

Penghitungan kasus COVID-19 Rusia melonjak melebihi 600.000 kasus pada Rabu (24/6), yakni jumlah tertinggi ketiga di dunia. Sementara itu, ribuan kasus infeksi baru dilaporkan setiap hari, meskipun pihak berwenang mengatakan kasus baru semakin berkurang.

Semua tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diperlukan akan dilaksanakan selama pemungutan suara, kata pihak berwenang

Jika perubahan konstitusi disetujui, seperti yang diperkirakan, Putin akan dapat mencalonkan diri untuk dua masa jabatan enam tahun berturut-turut setelah masa jabatannya saat ini berakhir pada 2024.

Mantan agen badan intelijen Uni Soviet (KGB) itu telah berkuasa sebagai presiden atau perdana menteri Rusia sejak 1999, dan belum mengesampingkan kemungkinan untuk mencalonkan lagi. Namun, Putin mengatakan dia belum mengambil keputusan akhir.

Para kritikus meyakini bahwa Putin berniat untuk tetap memegang kekuasaan seperti pemimpin lama Uni Soviet Leonid Brezhnev, yang meninggal saat menjabat.

Beberapa pihak lain meyakini bahwa Putin menjaga pilihannya tetap terbuka agar tidak menjadi orang yang kalah dalam pemilu menjelang 2024, dan Putin mungkin akan menyerahkan kendali kepada pengganti yang ia pilih sendiri --tetapi saat ini belum diketahui.

"Karena presiden tidak menemukan penggantinya, dia menunjuk dirinya sendiri," kata Andrei Kolesnikov, seorang peneliti senior di lembaga kajian Carnegie Moscow Centre.

Dengan didukung oleh media pemerintah dan tidak menghadapi ancaman langsung dari oposisi yang terpecah, pemungutan suara -- yang merupakan kumpulan besar perubahan konstitusional -- diperkirakan akan berjalan sesuai harapan Putin meskipun ada peningkatan pengangguran, ekonomi yang terpukul oleh virus corona, dan tidak adanya prospek nyata kenaikan ekonomi dalam waktu dekat

Bank sentral memperkirakan Rusia mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) empat hingga enam persen tahun ini, sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan penurunan sebesar 6,6 persen.

"Putin tidak punya jalan mudah untuk memperbaiki ekonomi yang terlihat stagnan sebelum krisis, dan yang menyebabkan dukungan publik menjadi lesu," menurut catatan Eurasia Group, lembaga konsultan risiko politik.

"Putin akan merasa sulit untuk memenuhi harapan publik akan peningkatan ekonomi," demikian disampaikan Eurasia Group.

Para ahli dari lembaga jajak pendapat negara bagian VTsIOM memperkirakan bahwa 67 hingga 71 persen pemilih akan mendukung perubahan konstitusi. Para kritikus Kremlin mengatakan pemungutan suara itu palsu, dan khawatir akan dipalsukan.

Politisi oposisi Alexei Navalny telah meminta para pendukungnya untuk memboikot pemilihan tersebut.

"Pemungutan suara untuk amandemen itu ilegal, tidak ada gunanya dan berbahaya bagi kesehatan Anda. Anda bisa memboikotnya. Itu akan menjadi hal yang benar dan jujur untuk dilakukan," tulis Navalny sebelum pemungutan suara.

Putin pada Minggu (21/6) mengatakan bahwa ia ingin mematikan spekulasi tentang kemungkinan penggantinya untuk menghentikan gangguan terhadap jalannya pemerintahan.

"Jika ini tidak terjadi, maka dalam waktu sekitar dua tahun --dan saya tahu ini dari pengalaman pribadi-- ritme kerja normal banyak bagian pemerintahan berubah perhatiannya menjadi soal pencarian calon penerus," kata Putin, seperti dikutip oleh kantor berita Interfax.

"Kita harus bekerja, bukan mencari penerus," ujar Putin.

Tingkat dukungan untuk Putin adalah 59 persen, menurut jajak pendapat independen Levada, yang surveinya cenderung tidak dipercaya oleh Kremlin. Meskipun tinggi menurut standar sebagian besar negara, angka itu adalah yang terendah sejak 1999. Sementara itu, lembaga survei negara menempatkan popularitas Putin pada lebih dari 60 persen.

Partai Komunis, yang secara tradisional mendukung Putin dalam semua masalah besar, telah menentang perubahan konstitusi itu.

Gennady Zyuganov, pemimpin veteran partai Komunis, mengatakan bahwa Putin telah memiliki "lebih banyak kekuasaan daripada gabungan kekuasaan seorang kaisar, seorang Firaun dan seorang Sekretaris Jenderal Partai Komunis." (Reuters)