Penanganan Korban Erupsi Rokatenda Belum Optimal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sebagian korban meletusnya Gunung Rokatenda pada Senin (19/8) hari ini, akan diungsikan ke Pulau Flores. Rencananya, para pengungsi ini dipindahkan menggunakan kapal reguler. Mereka sebelumnya tinggal di Pulau Palue tempat gunung berapi aktif tersebut.

Menurut Pusat Data BNPB, saat ini masih terdapat 7.000 jiwa berada di Pulau Palue dan 1.322 lainnya tinggal di wilayah berbahaya. Sejak erupsi pertama pada Oktober 2012 silam dan pada 10 Agustus 2013 lalu, 3.760 warga Pulau Palue telah diungsikan menuju Pulau Flores. Pemindahan dilakukan secara bertahap.

Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pada erupsi Oktober 2012, ada 2.754 penduduk (782 KK) Pulau Palue telah dipindahkan ke Pulau Flores. Sebanyak 1.377 orang (375 KK) diungsikan ke wilayah Kabupaten Sikka sedangkan1.417 orang lainnya ke (407 KK) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pascaerupsi Agustus lalu, pengungsi yang dibawa keluar Pulau Palue ada 1.006 jiwa (378 KK). 

Masalah Mendesak: Kurang Lahan Bagi Pengungsi

Menurut Sutopo,masalah mendesak saat ini adalah kurangnya penyediaan lahan bagi pengungsi; pengungsi lama maupun pengungsi baru. Keterlambatan penyediaan lahan menyebabkan pembangunan rumah bagi pengungsi belum dapat terwujud.

Pada  17 Juni 2013 lalu, BNPB telah menyerahkan bantuan Rp 13,1 miliar untuk pembangunan rumah dan relokasi bagi pengungsi lama. Rp 6,6 miliar untuk pemerintah daerah Kabupaten Ende dan Rp 6,5 miliar untuk Kabupaten Sikka. Bantuan itu telah diserahkan langsung oleh kepala BNPB kepada Gubernur NTT, disaksikan Bupati Sikka dan Bupati Ende. Selanjutnya, Gubernur menyerahkan bantuan itu kepada bupati.

Menurut Sutopo, seharusnya pemda segera mencairkan bantuan guna mempercepat pembangunan rumah bagi para pengungsi. “Gubernur dan bupati selaku penanggung jawab penanggulangan bencana di daerahnya harus segera mengatasi masalah agar ada kepastian bagi para pengungsi,” kata Sutopo.

Namun, struktur komando tanggap darurat bencana belum ditandatangai Bupati Sikka. Akibatnya, penanganan bencana menjadi tidak optimal. Di sisi lain, untuk membuat penanganan bencana menjadi efektif, BNPB selalu mendampingi pemda dalam hal pendanaan, teknis, logistik, dan administrasi. (bnpb.go.id)

Editor: Bayu Probo