Pencari Suaka Sebut Kapten Kapal Terima Amplop dari Pejabat Australia

AUSTRALIA, SATUHARAPAN.COM - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) mengatakan, 65 orang pencari suaka di Indonesia bercerita tentang para pejabat Australia yang menyerahkan sebuah "amplop tebal" untuk kapten kapal sebelum kapal mereka berbalik arah.

Thomas Vargas, perwakilan UNHCR di Indonesia mengatakan, seorang staf PBB mewawancarai kelompok pencari suaka itu di Pulau Rote, Indonesia, tempat di mana kapal tersebut tiba pada akhir Mei.

"Mereka mengindikasikan bahwa mereka bersama dengan otoritas Australia selama beberapa hari, bahwa pihak berwenang dari Australia mengambil awak kapal selama beberapa jam dan berbicara dengan mereka," jelas Thomas seperti dilansir australiaplus.com, Selasa (16/6).

Ia menerangkan,"pada satu titik, mereka melihat kapten kapal menerima amplop tebal dan kembali ke dua kapal yang kemudian berbalik arah ke laut terbuka dan beberapa hari kemudian mereka tiba di Indonesia."

Thomas mengatakan, kelompok pencari suaka itu mengidentifikasi kapal Australia yang datang sebagai kapal Bea Cukai dan Angkatan Laut.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott telah menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal jika pejabat Australia membayar para penyelundup manusia untuk mengembalikan perahu pencari suaka.

UNHCR belum mewawancarai para penyelundup tetapi telah berdiskusi dengan para pejabat Australia "di berbagai tingkat" tentang situasi ini.

"Kami tentu saja tak membiarkan atau mendorong jenis pendekatan seperti ini, yang bisa lebih memicu aktivitas ini," kata Thomas.

Sementara pihak Oposisi di Australia mengecam pemerintahan Abbott terkait tuduhan itu, Partai Buruh menolak untuk membayar penyelundup manusia bagi intelijen selama era pemerintahan Rudd-Gillard.

Pemimpin Oposisi Bill Shorten menegaskan kembali sikap partainya. "Tak peduli dari mana asal partai politisi itu - ketika menyangkut masalah keamanan, sederhana saja, kami tak berkomentar," ujarnya.

Ia masih memberi komentar, namun, pada pertanyaan yang lebih spesifik. "Partai Buruh tak pernah membayar penyelundup manusia untuk mengembalikan kapal dan tampaknya itulah yang Pemerintah lakukan," katanya. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja