Penegakan HAM di China Memprihatinkan

KUNMING, SATUHARAPAN.COM - Salah satu pejabat dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Uzra Zeya mengatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Cina sangat memprihatinkan.

VOA melaporkan, Zeya yang memimpin delegasi Amerika dalam pertemuan Dialog HAM Amerika – China di Kunming, China barat daya pada Jumat (2/8) mengatakan bahwa, “kondisi penegakan Hak-Hak Asasi Manusia di Cina memburuk, sepertinya Beijing melecehkan keluarga aktivis dan menindas agama minoritas.”

Zeya mengatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Cina yang menindas kaum Muslim Uighur, seperti dicontohkan dalam saveuyghur.org bahwa ada sejumlah catatan kekerasan seperti diungkapkan salah satu mahasiswa yang berasal dari Uighur, Ilham Tohti yang mengatakan bahwa ada sejumlah orang dinyatakan hilang secara misterius setelah adanya kerusuhan massal diskriminasi etnis bulan Maret 2013.  

Menurut catatan Tohti hal yang paling penting adalah kerusuhan yang menewaskan 56 orang di Xinjiang saat bulan Maret lalu, karena wilayah Xinjiang sejak lama disebut ingin memisahkan diri akibat diskriminasi pemerintah pusat Cina.

“Pemerintah seharusnya sadar bahwa di Xinjiang (atau yang biasa kami sebut Turkestan Timur), masyarakatnya bertahan luar biasa dari gempuran kekerasan. Padahal warga Xinjiang tak tahu apa-apa tentang terorisme dan separatis,” kata Tohti.

Menurut VOA pemerintah China mengatakan bahwa permasalahan HAM berkaitan dengan perbaikan taraf hidup bagi 1,3 miliar rakyatnya, telah berulang kali menolak kritik Amerika tersebut, karena mereka mengatakan bahwa data-data yang dimiliki sejumlah lembaga kemanusiaan Amerika tidak valid.

Beberapa organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Amnesty International dan Reporters Without Borders, mengatakan dalam sepucuk surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry beberapa pekan silam mengungkapkan keprihatinan hak asasi manusia telah dikorbankan, sementara Washington diam karena dalam usaha mencari peluang ekonomi di China dan berusaha memperoleh dukungan Beijing seputar masalah nuklir di Korea Utara.

Organisasi-organisasi itu menuduh pemerintah China meningkatkan penindakan terhadap pengeritik dalam negeri, melaksanakan kebijakan yang kejam di Tibet dan Xinjiang dan memberlakukan pembatasan terhadap masyarakat madani, kebebasan berbicara dan menyebarkan informasi dalam dunia maya di Internet.  (voaindonesia.com/saveuyghur.org)

Editor : Yan Chrisna