Penertiban Hunian Bukit Duri Akan Dipimpin Polisi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pihak kepolisian memimpin penertiban hunian liar di bantaran Kali Ciliwung yang terletak di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

“Kami minta polisi yang pimpin. Kita udah rapat dengan Polda. Satpol PP nanti akan di bawah komando polisi,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Ahok mengatakan akan menerjunkan intel di daerah penertiban hunian, untuk memetakan kondisi wilayah Bukit Duri. Sistem penertiban hunian dengan melibatkan intel seperti yang direncanakan pemprov sebelumnya pernah dilakukan untuk membereskan Taman Burung.  

Selain Bukit Duri, perlakuan yang sama juga akan dilakukan untuk penertiban di wilayah Bidaracina. Pembongkaran hunian liar di dua wilayah ini dilakukan untuk melancarkan proyek sodetan Ciliwung yang dicanangkan semasa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI.

Namun, pemerintah belum memberikan tenggat waktu untuk mengeksekusi penertiban tersebut.

“Kita selesaikan dulu (bagian, Red) yang kiri ini. Kan kontraktor juga butuh waktu. Target kalau bisa kalau nggak bisa tahun ini ya biarin. Target saya tahun ini cuma Kampung Pulo nggak banjir,” kata pejabat asal Belitung Timur itu.

Sementara, bila penertiban berhasil dilakukan, warga akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pulo Gebang dan Cibesel. Di Cibesel telah disiapkan 160 unit rusunawa, sedangkan di Pulo Gebang dipersiapkan 150 unit. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja