Pengadilan Syariah di Aceh Hukum Cambuk 85 Kali pada Dua Pria Karena Hubungan Seks Sesama Jenis

BANDA ACEH, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Aceh yang konservatif di Indonesia pada Senin (24/2) menjatuhkan hukuman cambuk di depan umum kepada dua pria karena melakukan hubungan seks sesama jenis.

Pasangan tersebut, yang berusia 24 dan 18 tahun, ditangkap pada tanggal 7 November, setelah warga sekitar di ibu kota provinsi, Banda Aceh, mencurigai mereka sebagai gay dan masuk ke kamar sewaan mereka untuk memergoki mereka sedang telanjang dan berpelukan.

Hakim ketua mengatakan bahwa kedua mahasiswa tersebut "secara sah dan meyakinkan" terbukti telah melakukan hubungan seks gay dan akan menerima hukuman cambuk masing-masing 85 dan 80 kali.

"Selama persidangan, terbukti bahwa para terdakwa melakukan tindakan terlarang, termasuk berciuman dan berhubungan seks," kata hakim, Sakwanah, yang hanya menggunakan satu nama seperti kebanyakan orang Indonesia. "Sebagai Muslim, para terdakwa harus menjunjung tinggi hukum Syariah yang berlaku di Aceh," tambahnya.

Dia mengatakan panel tiga hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal 100 cambukan karena para pria tersebut adalah mahasiswa berprestasi yang bersikap sopan di pengadilan, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Jaksa sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa untuk mendapatkan 80 kali cambukan, tetapi hakim memutuskan hukuman yang lebih berat bagi pria yang lebih tua karena mereka percaya bahwa dialah yang telah mendorong dan menyediakan tempat untuk hubungan seksual.

Baik jaksa maupun pengacara kedua pria tersebut mengatakan bahwa mereka menerima hukuman tersebut dan tidak akan mengajukan banding.

Aceh dianggap lebih taat beragama dibandingkan daerah lain di Indonesia yang mayoritas Muslim dan merupakan satu-satunya provinsi yang diizinkan untuk menjalankan hukum Syariah Islam.

Pemerintah pusat yang sekuler memberikan Aceh hak untuk menerapkan hukum Syariah Islam pada tahun 2006 sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri perang separatis. Sistem polisi dan pengadilan agama telah dibentuk, dan hukum baru tersebut merupakan penguatan signifikan Syariah di wilayah tersebut. Setiap tahun sejak saat itu, lebih dari 100 orang telah dicambuk di depan umum.

Aceh menerapkan perluasan peraturan daerah Islam dan hukum pidana pada tahun 2015 yang memperluas hukum Syariah kepada non Muslim di provinsi tersebut, yang jumlahnya sekitar 1% dari populasi, dan mengizinkan hingga 100 cambukan untuk pelanggaran moral termasuk seks gay dan seks antara orang yang belum menikah. Ini akan menjadi ketiga kalinya Aceh menerapkan hukuman cambuk bagi orang yang melakukan homoseksualitas.

Hukuman cambuk juga merupakan hukuman di Aceh untuk perjudian, minum alkohol, perempuan yang mengenakan pakaian ketat, dan pria yang tidak melaksanakan salat Jumat.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik hukum tersebut, dengan mengatakan bahwa hukum tersebut melanggar perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia yang melindungi hak-hak kaum minoritas.

Hukum pidana nasional Indonesia tidak mengatur homoseksualitas, dan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hukum Syariah di Aceh. Namun, versi hukum sebelumnya yang menyerukan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang berzina dibatalkan karena tekanan dari pemerintah pusat. (AP)

Editor : Sabar Subekti