Pengadilan Tinggi London Tolak Penangguhan Ekspor Senjata ke Israel

LONDON, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan Tinggi London, Inggris, menolak petisi untuk menangguhkan ekspor senjata Inggris ke Israel, kata pengacara penggugat pada hari Selasa (20/2).

Sebuah koalisi kelompok advokasi hukum telah meminta Pengadilan Tinggi pada bulan Januari untuk mempercepat peninjauan kembali atas keputusan pemerintah Inggris untuk tetap menjual komponen dan senjata militer ke Israel.

Kriteria perizinan strategis Inggris menyatakan bahwa senjata tidak boleh diekspor ketika terdapat risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Penggugat pengadilan, yang dipimpin oleh kelompok hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan termasuk Global Legal Action Network (GLAN), berpendapat bahwa pemerintah mengabaikan aturannya sendiri dalam konflik Gaza.

Namun pengadilan memutuskan menolak tindakan tersebut, kata para pengacara dalam sebuah pernyataan kepada AFP pada hari Selasa, dan menambahkan bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kelompok pro Palestina telah mengajukan beberapa kasus ke pengadilan yang berupaya menghentikan ekspor senjata ke Israel di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa di Jalur Gaza.

Pada pertengahan bulan Februari, Pengadilan Banding di Den Haag memutuskan bahwa Belanda harus berhenti mengirimkan suku cadang untuk jet tempur F-35 yang digunakan oleh Israel di Jalur Gaza karena terdapat “risiko yang jelas” bahwa pesawat tersebut akan melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Perang di Gaza dimulai ketika Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka-angka Israel.

Militan Hamas juga menyandera sekitar 250 orang – 130 di antara mereka masih berada di Gaza, termasuk 30 orang diperkirakan tewas, menurut Israel.

Kampanye pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 29.195 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut penghitungan terbaru oleh kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti