Pengamat: Anggaran Saksi Rp 700 Miliar, Pemborosan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan kehilangan legitimasinya sebagai badan independen terkait tugasnya membagikan dana saksi parpol dalam Pemilu 2014, kata pengamat pemilu dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Menurutnya, honor saksi Rp 700 miliar juga merupakan pemborosan.

"Jadi Bawaslu sama saja menggadaikan independensinya demi menyalurkan bantuan negara ke parpol," kata Ray di Jakarta, Selasa (28/1).

Menurut dia, pendanaan saksi parpol tidak diperlukan untuk mengawasi jalannya Pemilu 2014 jujur dan adil karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, menurut dia, wacana tersebut hanya akan membentuk karakter parpol yang lemah karena menggantungkan pendanaan dari negara.

Selain itu, honor saksi dari parpol yang mencapai Rp 700 miliar, dinilainya merupakan pemborosan. Dikatakannya bahwa saksi dari parpol itu penting untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna mengawasi jalannya pemungutan suara. Meski demikian, bukan berarti pemerintah, melalui APBN harus memberikan honor pada mereka.

"Kalau demikian, artinya masyarakat yang ada di TPS juga harus diberi honor dong? Kan mereka juga ikut mengawasi," kata Ray.

Bawaslu saat ini masih menyusun mekanisme pendanaan saksi dari partai politik di setiap TPS pada Pemilu Legislatif 9 April.

Bawaslu tidak ingin sendirian menanggung beban dan tanggung jawab terhadap Rp 700 miliar anggaran saksi parpol. Oleh karena itu, dia meminta para pemangku kepentingan Pemilu serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat turut serta mendukung Bawaslu dalam menjalankan wewenang tersebut.

Bawaslu menganggarkan Rp 1,5 triliun dana tambahan untuk kegiatan pengawasan Pemilu 2014 guna membiayai Mitra PPL dan saksi parpol di 545.778 TPS. Dari dana sebesar itu, Bawaslu menganggarkan Rp 800 miliar untuk program Mitra PPL, sedangkan untuk membayar honor saksi dari parpol diperlukan sekitar Rp 700 miliar. (Ant)

Editor : Bayu Probo