Pengamat Apresiasi Pidato Presiden Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima salam dari istri Ny Ani Yudhoyono seusai menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jajaran pemerintah selama dua periode kepemimpinannya dalam pidato yang disampaikan saat Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-69 RI. (Foto: Antara)

DENPASAR, SATUHARAPAN.COM Ì¶ Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stispol) Wirabhakti Denpasar, Gusti Bagus Made Wiradharma MSi mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden SBY terkait dengan demokrasi hendaknya masyarakat mengimplementasikan dan menjalankan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa bisa terwujud," katanya di Denpasar, Sabtu (16/8).

Ia meminta masyarakat di daerah hendaknya menjalankan sistem demokrasi tersebut secara terbuka, seperti pelaksanaan pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2014, presiden menilai sudah berjalan sesuai dengan koridornya.

"Pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota hingga aparat paling bawah harus mampu mengimplementasikan pidato presiden terkait negara demokrasi tersebut," ujar mantan Ketua DPD KNPI Bali itu.

Wiradharma mengemukakan bahwa sistem demokrasi yang sudah berjalan tersebut harus terus disosialisasikan sehingga masyarakat memahami arti dan arah dari keterbukaan demokrasi tersebut.

"Penekanan pidato Presiden SBY dalam sistem demokrasi tersebut dengan harapan ke depannya pelaksanaan hajatan demokrasi, mulai pemilihan kepala daerah hingga pemilu presiden dan wakil presiden mampu menghilangkan sistem transaksional," katanya.

Jika hajatan demokrasi tanpa ada transaksional, kata dia, maka demokrasi tersebut akan berjalan sesuai dengan arahnya. Jadi siapa pun yang dipilih adalah berdasarkan hati nurani pilihan rakyat.

"Namun bila bayang-bayang transaksional tetap mewarnai dalam setiap hajatan demokrasi, maka pilihan rakyat itu tidak akan mampu sepenuhnya berdasarkan hati nurani," katanya.

Wiradharma lebih lanjut mengatakan penekanan pidato Presiden SBY harus dijalankan semua aparat di daerah, sehingga setiap hajatan politik tidak sampai menimbulkan konflik antarwarga.

"Karena sesungguhnya yang dicari dalam hajatan politik itu adalah keterwakilan rakyat dan pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat," katanya. (Ant)

Editor : Bayu Probo