Pengamat: Hendro Gandeng Proton untuk Lawan Dominasi Jepang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Langkah Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono, menggandeng Proton Holding Berhad untuk memproduksi mobil nasional (mobnas) di Indonesia, dinilai merupakan manuver untuk melawan dominasi perusahaan Jepang dalam industri otomotif di Tanah Air.

Jenderal Purnawirawan bernama lengkap Abdullah Makhmud Hendropriyono itu sebelum ini dikenal sebagai presiden komisaris PT KIA Mobil Indonesia, perusahaan patungan antara Indonesia dengan produsen otomotif asal Korea Selatan. Di era Soeharto, proyek mobnas yang ikut didukung oleh produsen otomotif asal Korea itu, juga diawali dengan keinginan untuk mengurangi dominasi industri otomotif Jepang di Tanah Air.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, dalam percakapan dengan satuharapan.com, menanggapi terungkapnya kerjasama antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) milik Hendro.

“Saya kira ini arahnya adalah pertempuran (pasar). Sekarang kan sudah era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia akan jadi pasar otomotif yang besar. Sebagai orang intelijen beliau mencium hal ini. Jadi ini adalah bentuk perlawanan beliau. Tinggal kita tunggu saja bagaimana reaksi perusahaan-perusahaan Jepang itu,” kata Hatta.

Menurut Hatta, di era Soeharto, Hendropriyono pernah mengeluh proyek mobnas mendapat halangan dari perusahaan-perusahaan otomotif Jepang.  Sekarang, lanjut Hatta, ada peluang untuk melakukan pembalasan.

Sebagai latar belakang, pada tahun 1996 di Indonesia muncul mobil Timor buatan PT Timor Putra Nasional (TPN), mobil penumpang yang digambarkan sebagai produksi bersama antara PT Timor Putra Nasional (TPN)  dengan Kia Motors. Selanjutnya, untuk mendukung proyek tersebut, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 2 tentang pengembangan mobnas.

Melalui Inpres tersebut, sebagai mobnas, Timor bebas dari bea masuk impor dan pajak barang mewah dengan syarat kandungan lokal sekitar 20% pada tahun pertama, 40% pada tahun kedua, serta 60% pada tahun ketiganya beroperasi. Proteksi ini diberikan ditengah kendali produsen asing terhadap pasar domestik. Sekitar 90% pasar otomotif Indonesia saat itu dikuasai oleh produsen Jepang dengan Toyota memimpin dengan pangsa 33 persen.

Disebutkan pula bahwa pengembangan mobnas Timor merupakan persiapan Indonesia menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA)  2003. Timor dijual dengan harga rata-rata 25,2 persen lebih murah ketimbang mobil sejenis dari produsen lainnya.

Setahun kemudian, sebagaimana dilaporkan oleh Asia Week, PM Jepang Hashimoto datang ke Jakarta, dan menjadi isyarat adanya penentangan dari produsen-produsen besar otomotif terhadap Timor. Mereka bahkan mengancam memasukkan gugatan ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Riwayat Timor tamat ketika IMF dalam letter of intent dengan Pemerintah Indonesia, mengharuskan dicabutnya fasilitas khusus buat Timor.

Seharusnya Hendro Diajak Majukan Esemka

Langkah Hendro menggandeng Proton pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, menurut Hatta, dapat menimbulkan kesan bahwa proyek mobnas nantinya akan ditangani oleh Proton. Ini selanjutnya memunculkan spekulasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah melupakan Esemka.

“Jadi ada kesan manuver Pak Hendro itu kejauhan, seharusnya yang dimajukan itu adalah Esemka, bukan Proton,” kata Hatta.

Hatta mengingatkan skala produksi Proton masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan otomotif lain. “Jadi ada kesan, demi maju untuk lima langkah, Presiden mundur 10 langkah,” lanjut dia.

Meskipun demikian, Hatta menggarisbawahi bahwa perjanjian kerjasama antara Proton dengan ACL baru berupa nota kesepahaman yang belum mengikat. Ia masih berharap perjanjian itu masih dapat ditinjau.

“Barangkali Pak Jokowi sebaiknya melibatkan Hendro di Esemka. Atau dalam perjanjian kerjasama dengan Proton, Esemka masuk sebagai proyek yang akan dikembangkan,” tutur dia.

Ia mengingatkan Proton pasti ingin memanfaatkan Hendropriyono yang memiliki jaringan yang luas di birokrasi untuk perpanjangan pemasarannya di Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus hati-hati dan cermat dalam menyikapi kerjasama ini.

Editor : Eben Ezer Siadari