Pengamat: PMN di BUMN untuk Bancakan Eksekutif-Legislatif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pengajuan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 40 triliun rawan dijadikan ‘bancakan’ baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

“Penangguhan PMN (Rp 40 triliun)di rencana APBN kemudian nanti akan dibahas kembali di APBNP 2016. Kami menilai ini bisa menjadi ruang transaksional. Jadi potensinya akan lebih menguat kesana,” kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto dalam konferensi pers Mengukur Efektivitas PMN BUMN: Meningkatkan Produksi atau Sumber Sapi Perah di Kedai Kopi Deli Jalan Sunda no 8 M.H Thamrin Jakarta Pusat, hari Selasa (10/11).

Yenny menyimpulkan karena hingga saat ini ketika Kementerian BUMN meminta tambahan PMN, DPR tidak pernah melakukan tagih janji mengenai perencanaan yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan sektor atau meningkatkan produksi dan menghasilkan keuntungan bagi negara.

“Artinya potensinya mengarah kepada bancakan PMN,” kata dia.

Saat ini negara memiliki 141 BUMN yang terdiri dari 14 Perum, 109 Perseroan Terbatas dan 18 Perseroan Terbuka. Pada APBNP 2015, PMN untuk BUMN sebesar Rp 63 triliun. Naik 200 persen dibandingkan RAPBN 2015 yang hanya mencapai Rp 11,5 triliun.

Kurang dari waktu delapan bulan dari ABPN 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan lagi PMN sebesar Rp 40 triliun yang saat ini pengesahannya masih ditunda. Sehingga, total PMN yang diajukan oleh Rini dalam waktu delapan bulan mencapai sebesar Rp 103 triliun.

Saat ini, total pendapatan BUMN per semester 1-2015 baru mencapai 37 persen dari target pendapatan sepanjang tahun 2015 yaitu sebesar Rp 807,4 triliun.

Selain menjadi bancakan, Yenny menyayangkan sikap DPR yang tidak mengevaluasi anggaran Rp 68 triliun yang diminta oleh Rini dalam APBNP 2016. Belum lagi, Rini meminta devidennya dikurangi dari 21 persen ke 18-19 persen.

“Ini kan sebenarnya sudah di luar rel mengenai konstruksi dari BUMN yang akan dikembangkan menjadi Soko Guru ekonomi yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Tapi tidak. Rini tidak seperti itu. Enak sekali, PMN minta ditambah tapi devidennya minta dikurangi,” kata dia.

Menurutnya, BUMN yang saat ini dipimpin oleh Rini gagal mewujudkan Nawa Cita yang digadang-gadang oleh Presiden RI Joko Widodo di awal pemerintahannya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja