Pengamat: Seharusnya Negara Tanggung 100 Persen Biaya Parpol

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mendukung wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun dari APBN untuk membantu keuangan partai politik (parpol).

Bahkan, menurut dia, seharusnya pemerintah menanggung 100 persen biaya kebutuh parpol, mulai dari kampanye hingga perekrutan kader.

“Harusnya lebih besar dari angka Rp 1 triliun, kalau bisa semua kebutuhan partai dibiayai oleh negara,” kata Emrus kepada satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut dia, dengan begitu maka seluruh kader partai politik yang terpilih menjadi wakil rakyat atau menteri leluasa dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan keinginannya, tidak terganggu dengan kepentingan ketua umum masing-masing parpol.  

“Konsekuensinya ketua umum tak punya hak recall lagi, kalau kadernya tidak berjalan sesuai jalur parpol,” kata Emrus.

Dia berpendapat hal tersebut juga akan mempermudah sesorang untuk bergabung dengan parpol. Sebab, kata Emrus, dengan begitu, maka seseorang tidak perlu memiliki modal besar bila ingin maju sebagai calon anggota legislatif ataupun kepala daerah.

“Ini juga akan menguntungkan masyarakat untuk menemukan calon anggota legislatif atau kepala daerah yang kapabilitas, profesionali, dan setia pada bangsa dan negara,” kata dia.

“Dengan demikian Anggota DPR akan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, bukan untuk parpol lagi, karena parpol hanya pengusung saja,” Emrus menambahkan.

Namun dia mengatakan, bila negara telah menanggung 100 persen biaya kebutuhan parpol, tidak lantas pemerintah bisa menjadikan lembaga legislatif sebagai ‘terompet’ untuk memuluskan segala keinginnannya.

“DPR harus memposisikan diri sebagai lembaga yang bebas dari kepentingan, baik itu dari parpolnya ataupun pemerintah, dengan kata lain mereka langsung bertanggung jawab kepada rakyat,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja