Pengusul Pansus Karhutla Diminta Cek Lapangan Dulu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dadang Rusdiana, meminta anggota dewan tidak terlalu reaktif dalam menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia. Apalagi, sampai mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Karhutla.

"Jangan terlalu reaktif, sebelum melihat kondisi langsung," kata Dadang saat dihubungi, hari Kamis (29/10).

Dia menyarankan, para pengusul Pansus Karhutla terjun ke lapangan lebih dahulu, memeriksa kondisi karhutla yang sesungguhnya terjadi. Sebab, dari sejumlah alasan yang menjadi dasar pembentukan pansus, anggota DPR beranggapan pemerintah belum bekerja secara maksimal.

"Saya lebih setuju seperti itu (terjun langsung), komisi terkait melakukan pengawasan. Komisi IV bisa melakukan penelusuran awal, Komisi III melihat dari aspek hukum. Jadi lebih baik pendalaman dulu sebelum memutuskan membuat pansus," kata Dadang.

Jangan sampai, dia melanjutkan, pembentukan Pansus Karhutlah nantinya membuat kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah. “Ini cenderung dipolitisasi dan upaya penanggulangan saat dan pascabencana menjadi tidak fokus," kata Dadang.

Komisi IV DPR, sebagai inisiator pembentukan Pansus Karhutla, telah memberikan dokumen berupa tanda tangan dukungan pembentukan Pansus kepada pemimpin DPR. Perwakilan Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, Herman Khaeron, Ibnu Multazam, dan Andi Akmal Pasluddin, menyerahkan dokumen itu kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, di ruangannya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu (28/10).

"Kami inisiator rancangan pembentukan Pansus Karhutla memberikan dokumen resmi terhadap usulan pembentukan Pansus Karhutla," kata Viva.

Sebanyak 171 anggota DPR lintas fraksi dari delapan fraksi dikumpulkan, kecuali Hanura dan NasDem. Viva membantah pembentukan pansus itu untuk merongrong kewibawaan pemerintah, tetapi karena persoalan asap yang masih terjadi di Indonesia.

"Kami rasa meski pemerintah sudah maksimal tapi ternyata asap masih berkecamuk sampai masuk wilayah DKI. Tadi, pukul 14.00 WIB, realtime di Komisi IV masih ada titik api di Indonesia Timur Malut, Merauke, Papua," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Editor : Sotyati