Penundaan Nama Menteri Jokowi Tak Ganggu Agenda DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan penundaan pengumuman nama-nama menteri di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mempengaruhi agenda pembahasan nama anggota komisi dari tiap fraksi yang akan dilakukan DPR siang ini, Selasa (21/10).

“Penundaan pengumuman nama menteri di Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan menganggu agenda pembahasan nama anggota komisi dari tiap fraksi yang akan kita lakukan siang ini,” kata Bambang saat ditemui di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

“Kita pun akan tetap melanjutkan untuk pemilihan ketua komisi, jadi tidak ada pengaruh mau jumlah menterinya bertambag atau nama kementeriannya apa,” dia menambahkan.

Menurut dia, jumlah 11 komisi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Sidang Paripurna DPR akan menyesuaikan dengan jumlah dan anama kementerian di Pemerintahan Jokowi-JK. “Contohnya nanti ada Kementerian Maritim, kita akan lihat filosofi kepentingannya lebih dulu. Kalau lebih condong pada peningkatan potensi perikanan maka masuk Komisi IV DPR, kalau lebih ke transportasi laut ya ke Komisi V DPR, tapi  bila terkait keamanan akan dimasukan Komisi I DPR,” Bambang menjelaskan.

Politisi Partai Golkar tersebut berpandangan, penundaan pengumuman nama-nama menteri yang dilakukan Jokowi hanya akan merugikan pemerintahannya sendiri, karena tidak memiliki alat kelengkapan kerja.

Rapat Paripurna DPR guna membahas nama anggota komisi dari tiap fraksi akan dilangsungkan siang ini, Selasa (21/10), pukul 14.00 WIB.

Sri Mulyani Merah

Sebelumnya, kepada sejumlah wartawan Bambang menyampaikan seandainya terdapat nama Sri Mulyani sebagai salah satu menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, maka tidak ada gunanya kabinet tersebut mengusung nama trisakti. Karena menurut dia, pengangkatan tersebut pasti akan berbicara tentang pro pasar dan ketergantungan utang Indonesia pada luar negeri.

“Walau Sri Mulyani mendapat pujian dari dunia, tapi bagi kita dia sudah buat susah dengan memberi bunga tinggi pada berbagai pinjaman kita ke luar negeri, terutama Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF),” kata dia.

Di luar itu, lanjut Bambang, Sri Mulyani juga terindikasi kuat terlibat dengan kasus Bank Century yang kemungkinan segera masuk penyelidikan bailout. “Bicara bai out, ada nama Pak Boediono dan Sri Mulyani disana. Jadi, saya yakin tanda merah Komisi Pemberantasan Korupsi ditorehkan pada Sri Mulyani, karena masuk dalam pusaran kasus Bank Century,” dia menjelaskan.

“Kalaupun mau dipaksakan, Koalisi Merah Putih akan menentang keras, selain itu akan timbul kegaduhan politik, karena itu Jokowi tidak komit” Politisi Partai Golkar itu menambahkan.

Menurut dia, nama yang seharusnya dijadikan Menteri Keuangan di Pemerintahan Jokowi-JK ialah sosok Wakil Menteri Keuangan yang baru saja demisioner Bambang Brodjonegoro.

“Nama itu punya kemampuan yang teruji, artinya kalau Jokowi ingin kabinet yang segera bekerja, maka butuh menteri  yang bukan belajar tapi harus tancap gas, jadi jangan yang tidak mengerti tentang kementerian itu,” ucap dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja