Perbedaan Agama Tak Harus Dipertentangkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Apabila Presiden SBY dalam pidato kenegaraan telah mengatakan perbedaan agama tidak harus sebagai suatu hal yang dipertentangkan, maka pernyataan ini selayaknya diapresiasi publik secara positif.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah, pada Jumat (16/8) setelah Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUTke-68 RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Bersama DPR-DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ida mengapresisasi positif pidato kenegaraan tersebut terutama menempatkan perbedaan agama merupakan hal yang tidak boleh dipertentangkan dan harus dijalani.

“Memang tidak mudah dalam pidato yang singkat untuk bisa merespon seluruh kondisi bangsa yang kompleks,” kata Ida.

Akan tetapi Ida mengatakan bahwa salah satu isi pidato tersebut seharusnya menggambarkan dengan detail dan konkrit mengenai isu antar agama yang ada di Indonesia dan perbandingannya di kancah internasional, bahkan menurutnya banyak isu-isu aktual yang masih menunggu perhatian dan solusi dari pemerintah.

Dalam bidang agama, misalnya, perbedaan agama memang tidak harus dipertentangkan. Namun ketika hal tersebut sudah menimbulkan konflik, tentu maka pemerintah bersama dengan wakil rakyat harus mewujudkan solusi konkrit.

“Solusi yang dimaksud tentu bukan sekedar himbauan, melainkan desakan untuk berbuat sesuatu,mencari solusi terbaik untuk semuanya,” kata Ida.

Ida menambahkan bahwa pelanggaran hukum terhadap kasus-kasus kerusuhan antar agama, etnis dan penistaan agama harus tetap ditegakkan, bahkan apabila aparat penegak hukum juga turut ikut campur di dalamnya. Termasuk pelanggaran hukum terhadap kaum minoritas tetap harus dikenakan sanksi hukum yang tegas.

“Bahkan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing juga terus harus dijunjung tinggi,” kata Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Editor : Sabar Subekti