Perbedaan Data Jokowi dan Menkeu Lemahkan Kredibilitas Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pembahasan asumsi makro pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 mengalami penundaan karena terjadi perbedaan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Nota Keuangan sebesar 5,3 persen dan yang disampaikan pada saat rapat antara Kementerian Keuangan dengan komisi XI DPR-RI sebesar 5,1 persen.

Melihat perbedaan tersebut, Badan Anggaran memutuskan untuk menunda pembahasan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 karena berpengaruh pada kredibilitas pemerintah.

"Terjadi perbedaan antara pidato presiden dan hasil rapat Komisi XI DPR-RI akan mempengaruhi nama baik presiden bahkan di mata dunia," kata anggota Badan Anggaran DPR-RI, Ridwan Bae di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Selasa (13/9).

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen  telah  dikonsultasikan pada sidang kabinet.

"Perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 terjadi akibat telah terjadi pembaruan kondisi terkini dan proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depannya," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari