Perdagangan Indonesia Mendatang Hadapi Supply Response

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia, Bayu Krisnamurthi mengatakan tantangan dalam pengelolaan perdagangan di Indonesia pada pemerintahan mendatang adalah mengenai supply response. Menurutnya, sistem produksi di Indonesia harus memanfaatkan perkembangan permintaan dengan supply response yang sesuai.

“Satu hal mendesak bagi Pemerintahan Indonesia di masa akan datang, terkait perdagangan adalah hal yang pernah dikatakan oleh mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan, yakni supply response,” ucap Bayu saat dijumpai usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, di Gedung DPR/MPR/DPD Republik Indonesia, Jumat (15/8).

“Saat permintaaan kita meningkat pesat, lalu kelas menengah kita tumbuh luar biasa, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supply response kita. Ini bukan masalah tutup menutup atau buka membuka impor atau ekspor saja, tapi bagaimana sistem prosuksi kita mampu memanfaatkan perkembangan permintaan dengan supply response,” Bayu menambahkan.

Selanjutnya, Wamendag Republik Indonesia itu menyampaikan Pemerintahan Indonedia mendatang harus menjaga momentum dan memperbaiki permasalahan dalam pengelolaan perdagangan. Karena, ia melihat perdagangan di Indonesia kini tidak sederhana atau hanya sekedar jual beli barang saja.

“Seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR RI, Marzuki Alie tadi, yaitu kita harus menjaga momentum dan memperbaiki jika masih ada masalah,” ucap dia.

“Dalam kode etik perdagangan, ada dua hal yang harus menjadi pelajaran. Pertama, perdagangan Indonesia semakin maju dan canggih, baik dalam institusi, sistem, dan mekanisme negosiasi. Perihal hubungan dengan pasar kita, sekarang tidak lagi sederhana sekadar jual beli barang. Kini, menjadi perdagangan Indonesia lebih terpandang, terutama setelah kita menjadi tuan rumah World Trade Organization (WTO), di Bali, tahun 2013 silam,” Bayu menambahkan.

Menurutnya, hal tersebut kembali memberi harapan bagi banyak negara, bahwa indonesia dapat memberi contoh cara mengelola perdagangan internasional dengan baik. Oleh karena itu, ia berharap agar pencapaian Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilanjutkan dan jangan diturunkan.

Sosok yang diisukan menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada Pemerintahan Indonesia mendatang ini juga menyampaikan agar siapaun presiden yang akan memimpin bangsa ini pada periode selanjutnya, tetap melanjutkan proses peningkatan nilai dan memperdalam pasar ekspor dan impor Indonesia. Menurutnya, dengan melaksanakan hal itu, Indonesia akan menuai hasil signifikan dalam dua tahun mendatang.

“Apa yang telah dirintis Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, terutama dalam strategi peningkatan nilai tambah, kemudian mencoba memperdalam pasar ekspor dan dalam negeri, memang belum berhasil secara keseluruhan. Oleh karena itu, semoga bisa dilanjutkan. Karena dalam setahun atau dua tahun mendatang, kita akan tuai hasil signifikan yang berdampak besar, termasuk Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Itu hilirisasinya pada 2015 atau 2016, bukan sekarang. Inilah yang jadi harapan kami, sebagai orang dalam pemerintahan sekarang dan yang akan datang,” ujar Bayu.

Tidak Hapus BK Sawit

Wamendag Republik Indonesia itu juga menegaskan tidak akan menghapus Bea Keluar (BK) sawit. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapat nilai tambah dari hasil sawit Indonesia.

Menurutnya, BK bisa saja dihilangkan atau dinolkan jika hasil sawit telah diolah.

"Saya kira masuk (pendapatan) BK itu cuma berapa besar. Filosofi BK sawit adalah nilai tambah. Semakin besar nilai tambah, BK semakin kecil. Produk dengan nilai tambah besar, BK-nya nol kan," ucap Bayu.

Bayu menyampaikan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri berkaitan dengan industri, bukan perdagangan. Namun secara teknis, Bayu tetap meminta rekomendasi Menteri Perindustrian Republik Indonesia dalam pengenaan BK ini.

"Saya kira sistem ini komprehensif. Nilai tambah kaitan dengan produk baru, kaitan dengan pasar. Kaitan industri bukan perdagangan. Secara teknis kita minta rekomendasi Kementerian Perindustrian," kata Bayu.

Editor : Bayu Probo