Perekonomian Lemah, Kegaduhan Politik dan Hukum Harus Diredam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan berbagai kegaduhan hukum dan politik domestik dapat segera diredam sebagai langkah fundamental guna memperbaiki ekonomi nasional yang sedang melemah.

"Kondisi (pelemahan pertumbuhan ekonomi) itu diakibatkan oleh beberapa kegaduhan domestik yang sangat mempengaruhi iklim usaha sehingga pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah politik, masalah sosial dan keamanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/5).

Natsir Mansyur mengingatkan bahwa perkonomian semester pertama Indonesia menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, yakni 4,7 persen y-o-y.

Kondisi itu, ujar dia, dinilai kurang menguntungkan bagi roda perekonomian domestik dan dunia usaha.

"Kita semua tahu penyerapan APBN masih dibawah 20 persen, maka terjadi perlambatan ekonomi," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal yang sangat mempengaruhi adalah masalah politik hingga masalah KPK versus polisi yang masih berlanjut hingga kini.

"Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 persen," kata Natsir.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin itu, selain kenaikan kurs dollar secara signifikan, indeks saham dan daya beli masyarakat juga menurun.

Dia mengatakan, perizinan yang tumpang tindih pun menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha.

"Berkaca dari ekonomi semester yang pertama, pada semester yang kedua kegaduhan politik ini masih menghantui, namun polemik politik kami anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan di antara petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif," ucap Natsir.

Editor : Eben Ezer Siadari