Perikanan Budidaya Ditargetkan 31 Juta Ton 2019
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah menargetkan produksi perikanan budidaya pada 2019 mencapai sekitar 31 juta ton atau meningkat hingga lebih dari 100 persen dari hasil produksi perikanan budidaya yang ada saat ini.
"Kami menargetkan produksi perikanan budidaya lima tahun ke depan sebesar 31,32 juta ton, yang terdiri atas 22,17 juta ton rumput laut dan 9,15 juta ton ikan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai Rakor Perikanan Budidaya di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Kamis (29/1).
Untuk itu, menurut Indroyono, pihaknya bakal berkoordinasi dengan beragam instansi guna menyelesaikan pemilihan situs pengembangan budidaya yang mengacu pada UU Pemerintahan Daerah serta UU Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Menko Maritim menegaskan, untuk penataan zonasi atau tata ruang harus disusun pihak pemda. Namun hingga kini, pemda yang telah menyelesaikannya baru sebanyak empat provinsi dan tujuh kabupaten.
Indroyono juga mengemukakan, untuk komoditas rumput laut yang merupakan andalan pengembangan produksi budidaya akan diupayakan untuk pengolahan menjadi beragam produk selain untuk dikonsumsi, seperti bahan untuk pembuatan kosmetik, shampo, dan cat.
Ia mengungkapkan, untuk budidaya juga difokuskan kepada ikan nila dan patin untuk pengembangan ekspor serta lele untuk konsumsi dalam negeri. Bila untuk dalam negeri sudah memadai, bisa saja lele diekspor ke negara lain seperti di kawasan Uni Eropa.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 adalah 14,5 juta ton (angka sementara). Untuk selanjutnya, ditargetkan angka itu bakal mencapai 17,9 juta ton (2015), 19,43 juta ton (2016), 22,79 juta ton (2017), 26,72 juta ton (2018), dan 31,32 juta ton (2019).
KKP juga telah membuat tujuh program unggulan 2015-2019 untuk mencapai perikanan budidaya yang tangguh dan mandiri, antara lain pengembangan pakan ikan mandiri untuk menekan biaya hingga kurang dari 60 persen.
Program lainnya adalah pengembangan 100 sentra perikanan budidaya terpadu, peningkatan daya saing produk, peningkatan produksi perikanan dua kali lipat menjadi 31,3 juta ton pada 2019, penyediaan induk dan benih unggul, pelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan budidaya, serta pengembangan kewirausahaan pembudidaya ikan.
Sedangkan untuk kegiatan prioritas 2015 adalah pengembangan daya saing dengan sertifikasi budidaya ikan 8.200 unit dan sertifikasi pembenihan ikan 465 unit, peningkatan produksi rumput laut dengan kultur jaringan 100 lokasi kebun bibit rumput laut, dan pengembangan kemandirian dengan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) di 70 lokasi.
Anggaran KKP Mencapai Rp 10,594 Triliun
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (26/1) lalu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,874 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Sehingga total anggaran KKP sepanjang 2015 mencapai Rp 10,594 triliun. Tambahan tersebut merupakan jatah alokasi subsidi bahan bakar minyak.
Susi mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan pengawasan laut melalui penguatan petugas KKP. “Kami juga akan merevitalisasi industri tangkap, memperbarui kapal nelayan dari kapal yang memuat 5-10 Gross Ton (GT) akan diusahakan menjadi 30 GT,” kata Susi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Mina Bahari 4 yang saat ini masih dalam proses pembangunan.(Ant)
Editor : Eben Ezer Siadari
Pemerhati Lingkungan Tolak Kekah Keluar Natuna
NATUNA, SATUHARAPAN.COM - Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menolak h...