Perkembangan Berita, Kudeta di Myanmar Kemunduran Demokrasi

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Televisi militer Myanmar mengatakan bahwa militer mengambil kendali negara selama satu tahun. Seorang presenter di Myawaddy TVmilik militer mengumumkan pengambilalihan tersebut, dan mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkan militer untuk mengambil kendali pada saat darurat nasional. 

Dia mengatakan alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah bertindak menanggapi klaim militer atas penipuan pemilih dalam pemilihan November lalu dan kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis virus corona.

Pengumuman tersebut menyusul keprihatinan hari-hari tentang ancaman kudeta militer, dan penyangkalan militer bahwa itu sebagai tahap pertama, dan kudeta terjadi pada Senin (1/2) pagi hari ketika sesi Parlemen baru negara itu akan dimulai.

Kudeta tersebut merupakan pembalikan tajam dari kemajuan di Myanmar, namun signifikan dalam menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir setelah lima dekade pemerintahan militer dan isolasi internasional yang dimulai pada tahun 1962. 

Ini juga akan menjadi kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan bagi Aung San Suu Kyi, yang memimpin perjuangan demokrasi, meskipun bertahun-tahun menjalani tahanan rumah dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya itu.

Kecaman Internasional

Tindakan militer Myanmar telah menerima kecaman internasional yang meluas, termasuk dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan "kekhawatiran besar" atas penahanan Aung San Suu Kyi dan tokoh lain.

Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengeluarkan pernyataan serupa, juga menyerukan militer untuk menghormati supremasi hukum dan membebaskan para pemimpin yang ditahannya.

The Irrawaddy,sebuah layanan berita online, melaporkan bahwa Suu Kyi, sebagai Penasihat Negara adalah pemimpin tertinggi bangsa, dan Presiden, Win Myint, keduanya ditahan pada Senin dini hari. Layanan berita mengutip Myo Nyunt, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partainya Suu Kyi.

Laporan itu juga mengatakan bahwa anggota Komite Eksekutif Pusat LND, anggota parlemen dan anggota kabinet, dan anggota parlemen daerah juga telah ditahan.

Orang yang ditahan termasuk pembuat film ,Min Htin Ko Ko Gyi, penulis Maung Thar Cho, dan veteran terkemuka dari gerakan protes mahasiswa tahun 1988 di negara itu, seperti sebagai Ko Ko Gyi dan Min Ko Naing. 

Dasar Konstitusi, Tetapi Kudeta

Militer Myanmar mempertahankan bahwa tindakannya dibenarkan secara hukum, meskipun juru bicara partai Suu Kyi serta banyak pengamat internasional mengatakan itu pada dasarnya adalah kudeta.

Konstitusi Manyamar tahun 2008, yang dirancang dan dilaksanakan selama pemerintahan militer, memiliki klausul yang mengatakan jika ada keadaan darurat nasional, presiden berkoordinasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang didominasi militer dapat mengeluarkan dekrit darurat untuk menyerahkan eksekutif pemerintah, kekuasaan legislatif dan yudikatif kepada panglima militer.

Klausul tersebut telah dijelaskan oleh Human Rights Watch yang berbasis di New York sebagai "mekanisme kudeta yang menunggu."

Ini hanyalah salah satu dari banyak bagian dari piagam yang memastikan militer dapat mempertahankan kendali akhir atas negara dengan mengorbankan politisi terpilih. Militer juga mendapat 25% kursi di Parlemen dan kendali beberapa kementerian utama, terutama yang terlibat dalam keamanan dan pertahanan.

Suu Kyi Pemimpin De Facto

Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling populer di negara itu, dan menjadi pemimpin de facto negara itu setelah partainya memenangkan pemilu 2015, meskipun konstitusi melarangnya menjadi presiden. Dia telah menjadi antagonis yang sengit di militer selama dia menjadi tahanan rumah.

Namun demikian, begitu berkuasa Suu Kyi harus menyeimbangkan hubungannya dengan jenderal negara dan bahkan naik ke panggung internasional untuk mempertahankan tindakan keras mereka terhadap Muslim Rohingya di barat negara itu, sebuah kampanye yang oleh AS dan lainnya disebut genosida. Itu telah membuat reputasinya secara internasional hancur berantakan.

Dia tetap sangat populer di dalam negeri, di mana sebagian besar rakyat mendukung kampanye melawan Rohingya. Partai Suu Kyi, NLD, merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan tinggi Parlemen dalam pemilihan November lalu.

Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut. (AP)

Editor : Sabar Subekti