Perkembangan Infrastruktur Harus Dibarengi Proteksi Siber

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrachman M. Fachir,  mengatakan perkembangan infrastruktur harus dibarengi dengan proteksi dari kejahatan dunia maya atau cyber crime.

"Saya menilai proteksi ini penting,  untuk ditingkatkan seiring dengan perkembangan infrastruktur yang masif belakangan ini," kata Fachir dalam acara Simposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6).

Fachir juga mengatakan,  selain proteksi yang dibutuhkan untuk menangkal serangan siber adalah dengan melakukan kerja sama antarinstitusi, karena menurutnya hampir semua bidang pasti berpotensi untuk dijadikan objek serangan.

"Sekarang ini semua bidang terkoneksi internet, oleh karena itu saya setuju dengan rencana Pak Menkopolhukam membuat badan siber tingkat nasional,  yang akan mengkoordinasi  sistem proteksi secara keseluruhan di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Fachir juga mengatakan badan siber yang akan mengkoordinasi sistem pengamanan siber di seluruh Indonesia,  dan instansi tersebut memang dibutuhkan karena semua instansi dibutuhkan dalam pembangunan.

"Ini kan dalam badan tersebut rencananya semua instansi terlibat, karena semua berperan dalam pembangunan bidang ekonomi, perbankan, jasa, industri dan pertahanan itu semua harus terproteksi dan semua institusi juga diberdayakan untuk menjalankan sistem proteksi tersebut," katanya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang ditemui di lokasi yang sama mengatakan badan siber tingkat nasional itu menjadi kebutuhan bagi Indonesia , karena instansi pemerintahan di Indonesia kerap menjadi sasaran para pelaku kejahatan melalui dunia siber terutama mengenai rahasia negara.

"Salah satunya, kemarin ada instansi di ring satu,  data-datanya hilang oleh pihak asing, ini kan bahaya, rahasia negara bisa diambil. Apa lagi yang tidak sadar kita masuk ke internet melalui sistem android, bahkan ini dari USB juga sekarang bisa digunakan untuk menyerang," katanya.

Tedjo juga menegaskan, pemerintah akan berusaha memasukkan anggaran badan siber nasional pada APBN 2016, dan dalam waktu dekat juga akan mengajukan ini ke DPR.

"Kemungkinan tahun 2016, nanti kita bisa masukan ini karena sangat mendesak. Nanti kita akan ajukan, dengan segala bsesuatunya yang dibutuhkan," katanya.(Ant)

Editor : Bayu Probo