Perlindungan Agama Tidak Prioritas, DPR: Barangnya di Mana?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku bingung dengan sikap Kementerian Agama (Kemenag) yang seakan-akan menyalahkan pihaknya atas gagalnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015.

Dia justru mempertanyakan di mana posisi Kemenag yang merasa RUU tersebut penting untuk diperjuangkan menjadi UU tahun ini.

“Kalau Kemenag menilai RUU PUB itu penting, barangnya di mana? Mengapa tidak memperjuangkan draf naskah akademiknya segera selesai, lalu membawa itu ke Badan Legislasi (Baleg) DPR agar dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2015,” kata Saleh kepada satuharapan.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia menjelaskan, RUU PUB bukan merupakan insiatif DPR, melainkan pemerintah. Menurut politisi PAN itu, Komisi VIII DPR pun sejauh ini belum merasa RUU tersebut bersifat penting. “Selama rapat dengan Kemenag, kita sudah selalu menyinggung hal tersebut, agar Kemenag segera menyelesaikan draf naskah akademiknya, kemudian mempublikasikan pada kami,” kata Saleh.

“Tapi sampai tiba waktu penyerahan Prolegnas Prioritas 2015, kami tidak melihat draf naskah akademiknya, jadi kita tidak mau berspekulasi tentang isinya,” Ketua Komisi VIII itu menambahkan.

Saleh mengaku bingung ketika Kemenag menyatakan kaget ketika mengetahui RUU PUB tidak masuk Prolegnas Prioritas 2015. Ia pun menyampaikan Komisi VIII DPR tidak mau disalahkan atas tidak diprioritaskan RUU PUB tahun ini.

Karena, menurut Saleh, Komisi VIII DPR ingin bekerja sesuai kemampuan dengan memasukan jumlah RUU yang dirasa bisa direalisasikan. “Jadi untuk tahun ini ada dua RUU yang kami usulkan masuk Prolegnas Prioritas 2015, yakni RUU tentang Penyandang Disabilitas dan RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah,” ujar dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja