Perludem: Cukup Rp 1 T untuk Seluruh Parpol

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peneliti politik dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi menolak rencana Menteri Dalam Negeri yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap partai politik (parpol) per tahun.

Menurut dia, anggaran untuk parpol cukup ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun untuk seluruh partai setiap tahunnya. “Sebaiknya pendanaan dari negara itu Rp 1 triliun untuk seluruh parpol setiap tahun, itu sudah sangat besar,” kata Veri kepada satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (10/3).

Dia berpandangan, pembiayaan dari negara untuk parpol penting, agar parpol tidak didominasi oleh elit saja, karena parpol seharusnya milik publik yang berfungsi menyiapkan pemimpin nasional dan daerah. “Selain itu pendanaan ini juga diperlukan untuk menutup pendanaan gelap partai,” kata Veri.

Sebab, menurut dia, menurut hasil Perludem tahun 2011 lalu, pendanaan resmi parpol sangat minim. Selain dari bantuan dana dari negara, kata Veri, partai hanya mendapat tambahan dana dari iuran wajib Anggota DPR.

“Sementara, kebutuhan parpol sangat tinggi, lalu pertanyaannya dari mana partai menutupi kebutuhan tersebut?” kata dia.

“Itulah yang disebut dengan pendanaan gelap, bisa jadi mereka mendapat dana tambahan itu dari penyelewengan uang negara,” peneliti politik dari Perludem itu menambahkan.

Mengenai ketersediaan anggaran negara, menurut Veri pemerintah bisa melihat lebih dahulu ataupun melakukan peningkatan secara bertahap. Sebab, kata dia, bantuan dana untuk parpol dari negara ini merupakan solusi penguatan parpol agar tidak didominasi oleh elit.

“Dengan begini parpol bisa lebih dekat dengan publik,” ucap dia.

Namun, Veri menepis anggapan bahwa hal ini akan membuat seluruh partai pro pada kebijakan pemerintah. “Pendanaan ini dari negara, bukan pemerintah. Artinya semua partai memperoleh itu tanpa perlu ada unsure balas budi,” ujar dia.

Editor : Bayu Probo